Awal Mula Bupati Mimika Eltinus Omaleng Diduga Korupsi Pembangunan Gereja hingga Divonis Bebas
Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng dibebaskan dari segala dakwaan karena tak terbukti melakukan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile.
Penulis: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Terdakwa korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32, Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Senin (17/7/2023) sore.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Eltinus Omaleng tidak bersalah dalam dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Karena itu Eltinus Omaleng dibebaskan dari segala dakwaan.
Sidang pembacaan vonis itu dipimpin Hakim Ketua Jahoras Siringoringo, didampingi hakim anggota M Hariyadi dan Johnicol Richard Frans Sine.
Baca juga: KPK Tahan Kontraktor Penggarap Gereja Kingmi Mile 32 Mimika Papua
"Hari ini tanggal 17 Juli 2023 tibalah hakim membacakan putusan Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng. Putusan Hakim ini membebaskan Eltinus Omaleng," kata Koordinator Tim Kuasa Hukum Eltinus Omaleng, Ahmad Yani saat dihubungi Tribun-Papua.com via telepon, Senin (17/7/2023) malam.
Ahmad mengatakan, Eltinus Omaleng dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Kenapa tidak terbukti, tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan," ujarnya.
Ahmad menjelaskan, sedari awal mulai persidangan, baik bukti maupun keterangan saksi yang dihadirkan JPU tidak ada satupun yang bisa mematahkan dalil-dalilnya.
"Memang dari sejak awal, baik bukti maupun keterangan saksi yang dihadirkan JPU, tidak ada satupun yang bisa memahtahkan dalil-dalilnya."
"Dan justrus sebaliknya kami bisa membantah dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam pembelaan kami," sambung Ahmad.
Menurut Ahmad, pada awal sidang Desember 2022 tim kuasa hukum pernah ajukan surat penanguhan penahanan.
"Tetapi pada waktu itu, majelis hakim belum mengabulkan, ya sudah kami jalankan saja. Menyelang waktu satu minggu lagi, masa penahanan klien kami harusnya lepas demi hukum," kata dia.
Baca juga: KPK Tahan Kabag Kesra Setda Mimika Marthen Sawy Terkait Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32
"Maka hakim mengabulkan permohonan penundaan kita. Ya, jadi kita terima saja. Walaupun kita inginnya bukan penangguhan tapi bebas, atau lepas demi hukum karena memang masa tahananya sudah berakhir. Tapi ya sudah kita jalankan saja," lanjut Ahmad.
Kemudian menurut Ahmad, setelah tim kuasa hukum membacakan pembelaannya, majelis hakim berkali-kali menyatakan kepada JPU apakah mengajukan replik, karena ini pembelaannya untuk bebas.
"JPU tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik. Tapi tetap pada tuntutanya, dan hakim menyatakan, tuntutan itu sudah dibantah dan saya juga menyatakan terimakasih langsung kepada JPU yang tidak mengajukan replik," ungkapnya.
Artinya, kata Ahmad, secara tidak langsung sepakat dengan apa yang tim kuasa hukum tuangkan dalam pembelaan.
"Karena memang tidak harus, Jaksa itu memang sesungguhnya tidak harus ya kan. Menuntut orang kalau faktanya seperti itu," tandasnya.
Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja
Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Eltinus dijadikan tersangka bersama Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.
"Dari pengumpulan berbagai informasi dan data yang telah dilakukan dan kemudian ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan ke penyidikan," ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2022).
Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Eltinus selama 20 hari pertama terhitung 8 September 2022 hingga 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Sementara dua tersangka lainnya, belum dilakukan penahanan.
"Tersangka lainnya segera kami agendakan pemanggilan dan kami berharap para tersangka kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK yang suratnya segera kami kirimkan," ujar Firli.
Eltinus Ditangkap di Hotel
Sebelum dilakukan penahanan, sehari sebelumnya, Rabu (7/9/2022), KPK lebih dulu menangkap Eltinus di salah satu hotel di Kota Jayapura.
Eltinus ditangkap lantaran bersikap tak kooperatif selama proses penyidikan.
"Tersangka EO (Eltinus Omaleng) bersama kuasa hukumnya kemudian dibawa dan diamankan di Mako Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sekaligus penahanan dan hari ini yang bersangkutan telah di bawa ke Jakarta menuju ke Gedung Merah Putih KPK," kata Firli.
Konstruksi Perkara
Kasus ini berawal sekira tahun 2013, Eltinus yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT Nemang Kawi Jaya, berkeinginan membangun tempat ibadah Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.
Di tahun 2014, Eltinus terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019.
Ia kemudian mengeluarkan kebijakan, salah satunya untuk menganggarkan dana hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Waartsing.
Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus, memasukkan anggaran hibah dan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.
"EO yang masih menjadi komisaris PT NKJ (Nemang Kawi Jaya) kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32," tutur Firli.
Berlanjut di tahun 2015, untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus kemudian menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara dengan adanya kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek, dimana Eltinus mendapat 7 persen dan Teguh 3 persen.
Selain itu, agar proses lelang dapat dikondisikan, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy sebagai PPP.
Padahal Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.
"EO juga memerintahkan MS (Marthen Sawy) untuk memenangkan TA (Teguh Anggara) sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan," ucap Ketua KPK Firli Bahuri.
Setelah proses lelang dikondisikan, Firli mengatakan, Marthen dan Teguh melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 miliar.
Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian men-subkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya PT Kuala Persada Papua Nusantara tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.
Namun hal ini diketahui Eltinus.
"PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana EO masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya," ungkap Firli.
Dalam perjalanannya, progres pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.
Firli mengatakan, seluruh perbuatan para tersangka bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekira Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar.
"Dari proyek ini, EO diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp 4,4 miliar," kata Firli.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Sumber: (Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara) (Tribunnews.com/Ilham Rian)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul BREAKING NEWS: Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng Divonis Bebas, Ini Kata Kuasa Hukum