Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Bagikan 121 Kartu JKN ke Masyarakat Badui Dalam

Hingga Agustus 2023, terdata dari sebanyak 9.297 jiwa masyarakat adat Badui dalam dan luar, sudah terdaftar dalam kepesertaan JKN sebanyak 6.196 jiwa

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Pemerintah Bagikan 121 Kartu JKN ke Masyarakat Badui Dalam
dok. BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bersama dengan berbagai stakeholder terkait turut ambil bagian dalam penyerahan Kartu JKN kepada Masyarakat Suku Baduy (26/09). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN -  Sebanyak 121 kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagikan kepada masyarakat Badui dalam,di Binong Raya, Lebak, Banten.

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan ungkap kegiatan ini menjadi target pemerintah tingkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Tanpa harus mengalami hambatan finansial dan diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan masyarakat adat. 

"Saat ini sudah 50 persen jadi peserta JKN. Diharapkan akhir 2024 semua sudah dapat JKN untuk mengakses layanan kesehatan,” jelas Bayu pada website resmi Kementerian Kesehatan, Selasa (27/9/2023).

Hingga Agustus 2023, terdata dari sebanyak 9.297 jiwa masyarakat adat Badui dalam dan luar, sudah terdaftar dalam kepesertaan JKN sebanyak 6.196 jiwa. 

Baca juga: Ketaatan pada Pikukuh Adat Membangun Dasar Sikap Toleransi Masyarakat Badui

Lalu sebanyak 4.602 jiwa kepesertaannya aktif, dengan pembiayaan PBI APBN sebanyak 4.005 jiwa dan PBI APBD sebanyak 597 jiwa.

BERITA REKOMENDASI

Program JKN, lanjut Bayu secara nasional sudah dimulai dari tahun 2014 dengan target kepesertaan 98 persen di tahun 2024. 

Sesuai prinsip gotong royong dalam JKN, diharapkan bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia, menjadi pendorong untuk kepesertaan bagi masyarakat adat, termasuk suku Badui.

Kemenkes, bekerjasama dengan Kemensos, Kemendagri, BPJS Kesehatan dan lainnya.

Untuk memperluas kepesertaan bagi masyarakat desa adat, baik melalui mekanisme PBI APBN maupun PBI APBD. 

Bayu berharap dukungan pemerintah daerah setempat untuk perluasan akses kesehatan dapat terus ditingkatkan sehingga tujuan dari transformasi kesehatan untuk mendekatkan akses layanan, tercapai.


Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas