TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Pangkalpinang untuk kesiapan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) , Kamis (23/11/2023), di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Lusje mengatakan kerja sama dan sinergi menjadi hal yang penting menjelang Nataru, terlebih mengingat sudah memasuki masa kampanye pemilu 2024, agar situasi dan kondisi di Kota Pangkalpinang tetap kondusif. Lusje menyebut, Forkopimda telah mempersiapkan dengan matang baik personel maupun kewenangannya untuk menghadapi Nataru dan pemilu 2024

Dia menuturkan, pada pemilu tahun-tahun sebelumnya, Pangkalpinang diketahui sebagai daerah yang pelaksanaan pemilunya kondusif dan lancar. Sehingga dia berharap kontesasi politik tahun depan juga dapat terjaga kondusivitasnya.

Baca juga: Pemkot Pangkalpinang Gandeng Kemenparekraf RI Gelar Festival Serumpun Pangkalpinang 2023

“Tahun-tahun sebelumnya kondusif, ya minimal kita harus menjaga situasinya. Untuk ASN, TNI dan Polri harus netral tentunya pada pelaksanaan pemilu ini,” kata Lusje.

Dia menuturkan, kesiapan Pemkot Pangkalpinang dalam menyambut Nataru ini dengan mengantisipasi keamanan dan ketertiban dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Juga memastikan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya, sehingga tidak menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Antisipasi arus mudik juga dipersiapkan dan mengantispasi keramaian menjelang malam pergantian tahun. Selain itu untuk antisipasi cuaca yang sudah memasuki musim penghujan.

“Untuk menyambut pelaksanaan pemilu yang kampanye dimulai 28 November nanti sampai 10 Februari 2024, memastikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara,” katanya.

Baca juga: Wali Kota Pangkalpinang Dukung Kejurnas Bolabasket U-15 Diapresiasi Ketum PP Perbasi

Lanjut dia, antisipasi lain yang dilakukan menyongsong pemilu ini dengan mengantisipasi penggunaan fasilitas pemerintah, rumah ibadah dan tempat Pendidikan untuk kegiatan kampanye. Dia juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan hoaks. Menurut Lusje, lakukanlah saring sebelum sharing informasi agar berita hoaks tidak menyebar cepat.

“Untuk hoaks kita serahkan ke kepolisian, kewenangan ada di mereka. Kalau seandainya ada laporan, pihak kepolisian sudah ada datanya karena mereka punya tim cyber. Saya sudah koordinasikan tadi dengan pihak kepolisian untuk hoaks,” ujarnya.. (*)