Pemprov Jateng Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Harga Sembako Mulai Menurun
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara masif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah stakeholder membuahkan hasil.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara masif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah stakeholder membuahkan hasil.
Sejumlah harga komoditas pangan mulai menurun, seperti beras yang sebelumnya sempat mencapai Rp17.000/kg, saat ini sudah turun di posisi Rp 14.600/kg.
Dalam acara Gerakan Pangan Murah Serentak III Wilayah Jateng di halaman Balaikota Semarang, Senin (1/4/2024), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa Pemprov Jateng serius mengoordinasi pelaksanaan GPM baik yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, maupun para pelaku usaha di bidang pangan.
“Bagusnya kita ini kompak. Karena GPM ini membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonomi lemah,” kata Nana.
Program GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan stok pangan dengan harga terjangkau, sehingga tidak memicu inflasi.
Sejak awal Januari-1 April 2024, program ini telah dilaksanakan sebanyak 150 kali di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Nana menambahkan, Pemprov Jateng menganggarkan sebesar Rp1 miliar untuk melaksanakan program GPM.
Selain itu, pihaknya turut memberikan intervensi berupa fasilitas distribusi, seperti bantuan transport, bongkar muat, dan packing kepada para produsen/vendor.
Dengan intervensi tersebut, masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah daripada yang ada di pasaran, dan vendor tetap mendapatkan laba.(*)
Baca juga: Skor Nilai Integritas Pemprov Jateng 77,91, Nana Sudjana Minta Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.