Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos MM memimpin rapat koordinasi penanganan kejadian luar biasa rabies di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (20/6/2024).

Dalam rapat itu ia menyampaikan target Nusa Tenggara Timur bebas rabies pada Desember 2024.

Ia mengatakan target tersebut harus dicapai dengan sinergitas antar instansi yang intens dan strategis untuk dapat mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang bebas rabies.

Untuk itu, ia menyatakan BNPB akan secara penuh mendukung segala upaya yang dilakukan lintas instansi. 

Ia juga memberikan arahan soal strategi penanganan rabies pada hewan.

Baca juga: Pemkot Bandung Sterilisasi dan Berikan Vaksin Rabies ke Ratusan Kucing Gratis

Menurutnya sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain percepatan vaksinasi dengan dikawal tim siaga rabies; Surveilans kasus rabies pada hewan penular rabies berdasarkan pedoman dan aturan surveilans oleh Kementrian Pertanian, Pendataan, Sosialisasi mencakup Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Monitoring Hewan Penular Rabies (HPR). 

"Saya yakin kita semua telah melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan dengan komunikasi, informasi, edukasi serta peringatan kepada warga dan kegiatan vaksinasi hewan yang terindikasi rabies," kata Suharyanto dalam Siaran Pers BNPB pada Jumat (21/6/2024).

"Apabila segala upaya dan kegiatan tersebut kita tingkatkan dua kali lipat dalam waktu yang masih tersisa enam bulan ini saya yakin bahwa Desember 2024 Nusa Tenggara Timur ini akan bebas dari rabies," sambung dia. 

Berdasarkan data yang diterima BNPB, jumlah realisasi vaksinasi rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 312.527 dosis dengan jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak 485.947 ekor.

Selain itu, BNPB juga mencatat perbedaan siginifikan antara tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana terjadi penurunan kasus warga yang terinfeksi pada 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu, BNPB memandang perlu adanya atensi khusus dan percepatan vaksinasi di masing masing kabupaten/kota untuk mencapai Herd Immunity 70 persen dari populasi Hewan Penular Rabies (HPR). 

"Walau perbedaan kasus gigitan yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah terjadi penurunan jumlahnya, kita jangan sampai lengah dan tetap waspada dengan fenomena ini agar tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh karena rabies akibat gigitan hewan," kata dia.

Suharyanto menyampaikan BNPB diamanatkan untuk ikut mengatasi kejadian bencana non alam rabies karena BNPB mempunyai pengalaman dalam menangani pandemi covid-19 dan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. 

Pemerintah pusat yang diwakili BNPB, kata dia, sangat memperhatikan tingginya kasus gigitan rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tercatat sampai dengan 18 Juni 2024 terdapat 47 kematian akibat gigitan rabies dengan jumlah kasus gigitan mencapai 13,361 kasus per tahun.

Pada kasus gigitan rabies tingkat kesembuhannya adalah 0.

Artinya tidak bisa sembuh dan fatalitasnya sangat tinggi.

BNPB memandang hal tersebut sangat serius agar semya bisa lebih waspada terhadap hewan yang terinfeksi oleh rabies.

Ia mengatakan BNPB telah ikut membantu dalam proses penanganan darurat kejadian luar biasa rabies dengan memberikan bantuan anggaran untuk operasional penanganan rabies.

Salah satunya adalah untuj percepatan vaksinasi yang intensif terhadap hewan yang terinfeksi rabies di daerah dengan tingkat kasus gigitan rabies nya tinggi.

Daerah itu antara lain Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L Kalake beserta jajaran forkopimda Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungannya kali ini, Suharyantk mengajak beberapa pejabat terkait diantaranya Inspektorat Utama, Deputi Penanganan Darurat, Direktur Logistik dan Peralatan serta Tenaga Ahli BNPB.