TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potongan video seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) menghapus tanda ‘Parkir Gratis’ di sebuah minimarket menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam video tersebut, oknum petugas berpakaian Dishub itu tampak menghapus tulisan ‘Parkir Gratis’ menggunakan cat semprot warna putih.

Berikut lima hal seputar peristiwa tersebut yang dihimpun Tribun.

1. Viral di media sosial

Video detik-detik Dishub hapus parkir gratis dibagikan akun TikTok @sekotongmendunia, Kamis (27/6/2024).

Awalnya, petugas dishub itu menyemprotkan cat di bagian keterangan, kemudian ke bagian "parkir gratis".

Setelah disemprot, keterangan parkir gratis pun menjadi tertutup.

Hingga artikel ini diturunkan, belum diketahui pasti di mana lokasi diambilnya video tersebut.

Namun, video itu telah dilihat sebanyak 1,9 juta kali tayangan.

 Selain itu, warganet pun menjadi bertanya-tanya mengapa petugas dishub menghapus tulisan parkir gratis tersebut.

"Coba jelasin konsepnya bang, kenapa parkir gratis dihapus?" tulis salah satu pengguna di kolom komentar.

"Kok dihapus parkir gratis nya," kata warganet lainnya.

2. Dishub DKI Jakarta buka suara

Dikutip dari TribunJakarta, aksi petugas Dishub ini pun menuai kecaman dan protes dari warganet.

Terkait video viral tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta angkat suara.

Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta Adji Kusambarto membantah aksi tersebut dilakukan oleh anak buahnya.

Ia pun memastikan, peristiwa tersebut bukan terjadi di Jakarta.

“Dari seragam dan lambang di lengan, itu bukan anggota Dishub DKI Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/6/2024).

 Meski demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak mengetahui lokasi pasti peristiwa itu terjadi.

“Maaf, logo lambang daerahnya tidak terlihat jelas,” ujarnya.

3. Diduga di Lombok Barat

Diketahui, oknum petugas yang mengenakan pakaian kemeja panjang biru lengkap dengan rompi oranye bertuliskan Dishub menghapus tulisan "Parkir gratis, gunakanlah kunci tambahan untuk keamanan" di dinding minimarket menggunakan cat semprot warna putih.

Pria yang juga mengenakan topi bertuliskan Dishub itu dengan santai menghapus tulisan parkir gratis meski orang-orang berlalu-lalang di belakangnya.

"Yang lagi viral rek. Oknum berseragam Dishub hapus tulisan parkir gratis di minimarket," tulis akun media sosial @surabayakabarmetro.

Meski demikian, belum diketahui lokasi pasti kejadian tersebut.

Baca juga: Kronologis Bus Wisata Digetok Parkir Liar Rp300 Ribu di Masjid Istiqlal: Pelaku Beri Ancaman Ini

Namun, hal itu menimbulkan beragam reaksi warganet. Bahkan, ada yang menyebut kejadian ini terjadi di Lombok.

"Lokasi kejadian belum diketahui, yang pasti bukan si Surabaya. Semoga di Surabaya dan Jatim tidak ada kejadian kayak gini," tulisnya.

akun @ari90_mlg menyatakan, petugas tersebut berasal dari Dishub Lombok Barat lantaran tertera logo Kabupaten Lombok Barat di seragam pria tersebut.

Dishub Lombok Barat," tulisnya.

Sedangkan akun @mahendra_halim menuliskan komentar:

"Lahan pemerintah atau lahan sendiri, masa lahan sendiri kok Dishub ikut-ikutan."

Sementara itu, akun @rizkyandiarta menuliskan tanggapan, "Sudah enggak usah ngomong oknum. Jelas-jelas seragamnya apa. Sudah to the point minta uang pak?"

4. Aturan parkir di gerai Indomaret

Dilansir dari Kompas.com, (8/8/2023), aturan parkir di Indomaret memang kerap menjadi pertanyaan publik.

Marketing Communication Executive Director Indomaret Bastari Akmal pernah menjawab pertanyaan ini.

Menurut Bastari, pihaknya tidak membebankan biaya parkir kepada konsumen.

Kendati demikian, kata Bastari, terkadang pemuda di daerah sekitar sering ada yang datang untuk membantu parkir konsumen.

Bastari menuturkan, konsumen Indomaret yang merasa terbantu karena diparkirkan atau dijaga oleh pemuda-pemuda itu bisa saja membayar parkir.

Namun, Indomaret tidak mewajibkan bayar parkir.

"Kalau merasa terbantu diparkirkan, dijagain, dibantuin, kasih tips Rp1.000 Rp2.000 ya monggo," katanya.

"Kalau konsumen nggak mau bayar ya enggak apa-apa karena parkirnya gratis," tambahnya.

Bastari mengungkapkan, ada gerai Indomaret yang dijaga oleh tukang parkir resmi dari pemerintah daerah.

Namun, ini hanya berlaku di wilayah yang Pemda-nya tidak mewajibkan Indomaret membayar biaya retribusi.

"Ada (gerai) Indomaret yang wajib membayar retribusi ke Pemda. Saat membayar retribusi, parkir gratis," ujar dia.

Sebaliknya, Pemda akan menempatkan petugas parkir resmi di suatu lokasi yang tidak dipungut biaya retribusi.

Tukang parkir yang ditempatkan di lokasi tersebut akan menarik uang retribusi secara resmi langsung kepada konsumen Indomaret.

"Kalau tidak memungut retribusi, mereka (Pemda) menempatkan petugas parkir karena Indomaret tidak bayar retribusi," lanjutnya.

Namun, Bastari menyebut tukang parkir dari Pemda seharusnya merupakan petugas resmi. Mereka wajib memberikan karcis parkir kepada konsumen.

Selain itu, tukang parkir dari Pemda akan memakai seragam resmi. Bukan hanya pakaian biasa.

"Apabila tukang parkir tidak resmi, (lokasi gerai Indomaret) bukan di ruko, (lalu) ada anak-anak muda minta parkir tanpa seragam terserah konsumen mau bayar atau nggak," ujar dia.

Bestari menyatakan, para konsumen dapat membayar ataupun tidak kepada tukang parkir yang tidak resmi tersebut tergantung keinginan mereka.

5. Pengamat soroti juru parkir liar masih marak di Jakarta

Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Trisakti, mengatakan jukir liar akan tetap ada sepanjang parkir liar masih marak.

Ini bisa terjadi karena  tidak memadainya area atau gedung parkir dalam sebuah bangunan.

Menurutnya, setiap perencanaan pembangunan gedung wajib memasukkan tempat parkir yang disesuaikan kebutuhan pengguna gedung bangunan tersebut.

"Seluruh tempat tujuan yang mengundang kedatangan orang wajib menyediakan tempat parkir resmi memadai. Hal ini yang sering dilanggar," ujarnya, Selasa (14/5/2024).

Akibatnya banyak bangunan tidak menyediakan tempat parkir yang memadai membuat pengunjung atau pengguna bangunan parkir di tepi jalan.

Seiring dengan tingkat keramaian di bangunan gedung tersebut pada akhirnya memunculkan tempat-tempat parkir liar.

Kata Yoga, guna menanggulangi parkir liar pemilik atau pengelola bangunan harus menyediakan ruang parkir bersama dalam bentuk pemanfaatan lahan kosong.

Lahan yang belum dimanfaatkan tersebut bisa dibangun gedung parkir dengan bekerja sama dengan swasta maupun dengan pemerintah daerah (BLU Perperkiran).

Untuk sejumlah kawasan wisata dan ibadah di Jakarta Pusat seperti Monas, Istiqlal, hingga Katedral yang kerap jadi tujuan masyarakat di masa libur, Yoga berpendapat kekurangan kantong parkir dapat diatasi dengan bekerjasama dengan pemilik gedung yang memiliki area parkir memadai seperti area parkir gedung pos, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

"Pemda DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, BLU Perparkiran ⁠harus menerapkan kembali parkir elektronik seperti era Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) untuk memberantas pungli dan mencegah kebocoran pemasukan daerah dari retribusi parkir," ujarnya.

Menurut Yoga, keuntungan biaya parkir jika dikelola dengan baik, cukup besar.

Mengutip laporan data tahun 2017 yang dicatatkan BLU Parkir, Yoga menjelaskan diperkirakan sekitar Rp 500 miliar per bulan uang dari parkir liar.

Jika dikelola dengan baik, Pemda DKI Jakarta dapat membelanjakan uang tersebut untuk percepatan pembangunan transportasi massal, baik penambahan armada bus TransJakarta, pembangunan MRT dan LRT, serta JakLingko.

Jika hal itu berhasil diwujudkan, ia meyakini mobilitas warga akan dimudahkan dengan penggunaan transportasi publik.

"Sedikit banyak akan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus pengurangan kebutuhan area parkir di dalam kota," tutupnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Basuki alias Ahok sempat mengomentari soal juru parkir (jukir) liar di Jakarta.

Baca juga: Pria Berseragam Dishub Hapus Tulisan Parkir Gratis di Minimarket Saat Warga Resah Praktik Jukir Liar

Ahok mengatakan, ada oknum Pemda DKI yang tidak mau menindak jukir liar dan ada dugaan pembagian uang yang banyak. (*)