Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, menerima aspirasi terkait permohonan penambahan kuota Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Mimika, untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini sedang dalam proses seleksi.

Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan terkait aksi demo Aliansi Pemuda Amungme (APA), yang menuntut CPNS tahun 2024 di lingkup Pemkab Mimika. 

Aksi demo ini terjadi pada 6 november 2024 lalu, dengan melakukan pemalangan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika. 

Namun, pada saat itu Bupati Mimika tidak ada di lokasi karena mengikuti pembahasan APBD 2025 bersama DPRD Mimika di Jakarta.

Kemudian, pada 12 November 2024, Pj Bupati Mimika melakukan pertemudan dengan perwakilan Aliansi Pemuda Amungme, yang terdiri sari ketua dan beberapa perwakilan. 

Valentinus mengatakan, saat ini proses rangkaian seleksi CPNS sedang berlangsung dengan menggunakan sistem komputerisasi. 

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi seleksi untuk menghidari kecurangan serta keberpihakan," kata dia dalam keterangannya Senin (18/11/2024).

Baca juga: Gugat Syarat TOEFL untuk CPNS Dihapuskan, Hakim Anwar Usman Sarankan Pemohon Ikut Kursus Lagi

Valentinus menjelaskan, penerimaan CPNS selalu diidentikkan dengan perekrutan berdasarkan kenalan orang dalam dan kedekatan pemangku jabatan, untuk memasukkan orang terdekatnya sebagai PNS. 

Melihat masalah tersebut, maka dibentuklah sistem komputerisasi dalam seleksi CPNS. 

Tujuannya untuk menyeleksi pegawai sesuai kemampuan yang diharapkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menitipkan keluarga maupun kerabat untuk jadi PNS. 

Terkait Orang Asli Papua untuk jadi CPNS, Valentinus menuturkan hal Itu sudah diatur dalam peraturan Kepmenpan RB Nomor 350 tahun 2024. Dalam aturan itu memberikan kesempatan formasi sejumlah 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen Non OAP. 

Tujannya untuk melindungi dan memberikan peluang sebanyak-banyaknya bagi Orang Asli Papua untuk bisa bersaing. 

"Tes CPNS dengan Komputerisasi ini tentunya bertujuan untuk menyeleksi OAP dan Non OAP yang memiliki kemampuan pada bidangnya, sikap perilaku dan wawasan terhadap kebangsaan sebagai karakter yang akan dibawa saat menjadi abdi negara sehingga perlu adanya persiapan serta kesiapan peserta yang perlu dilatih," ujar Valentinus.

Baca juga: Menteri PANRB Targetkan Mekanisme Pengisian ASN di Kementerian Baru Rampung Desember

Berdasarkan ketentuan aturan, proses seleksi yang berjalan dan formasi CPNS yang sudah di tetapkan menutup peluang intervensi orang luar untuk berbuat kecurangan. 

Termasuk mencoba memasukan nama yang tidak mengikuti seleki untuk menjadi PNS. 

"Pemerintah daerah dalam hal perekrutan CPNS tidak dapat melakukan intervensi, karena itu akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan," ucapnya.

Saat ini yang bisa dilakukan terhadap usulan dari Aliansi Pemuda Amungme adalah memastikan dan mengawal formasi 80 pesern adalah betul2 jumlah Orang Asli Papua.

Valentinus menambahkan sistem yang dibangun saat ini sudah di komputerisasi secara nasional untuk membangun keadilan dan membuka peluang sebesar besarnya bagi siapa pun untuk bisa ikut seleki tanpa memandang status. 

Dari pertemuan tanggal 12 November tersebut, Aliansi Pemuda Amungme memberikan data nama Orang Asli Papua Amungme dan Kamoro sebagai data penguat apabila dari data yang diberikan terdapat Orang Asli Papua yang ikut seleksi CPNS tahun ini.