TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Aurila Hotel Palangka Raya, Selasa (3/12/2024).

Gubernur Kalteng, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalteng Tahun 2024 berada di angka 5,17 persen atau sebanyak 145.630 jiwa. Angka ini naik 0,06 poin atau 1,17 persen dibandingkan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5,11 persen. 

Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp 623.954 per kapita per bulan, yang di atas Garis Kemiskinan Nasional tahun 2024 yang sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Namun demikian, angka kemiskinan Prov. Kalteng tersebut masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03 persen, dan masih menjadi provinsi urutan ke-5 nasional dari 38 provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.

Baca juga: Dipimpin Wakil Gubernur, Pemprov Kalteng Gelar Upacara Bendera Peringatan Hari Bhakti PU ke-79

“Kemiskinan adalah persoalan besar yang harus kita entaskan bersama”, tegas Leonard S. Ampung.

Melalui forum strategis ini, Leo menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius semua yakni agar terus berperan aktif dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran.

Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus diverifikasi dan divalidasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.

Terakhir, Leo menekankan agar mengintensifkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. “Dengan makin tingginya harmonisasi serta didukung potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya.

Turut menghadiri rakor diantaranya Perwakilan dari Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng Adrian Pangestu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perbankan, BUMN/BUMD, dan Organisasi Kemasyarakatan, Para Narasumber yakni Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI Adyawarman yang hadir secara virtual, Plh Karo Ekonomi Fanny Kartika Octavianti, Kepala BPS Prov. Kalteng Agnes Widiastuti dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBPK Prov. Kalteng Alpius Patanan serta seluruh peserta rakor.

Baca juga: Lampaui Target, Pemprov Kalteng Realisasikan 20,59 Persen APBD untuk Dukung Sektor Pendidikan