TRIBUNNEWS.COM -  Wali Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, turut menanggapi kasus siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak biaya SPP.

Bobby mengaku telah memberikan teguran kepada sekolah imbas kasus ini, sebab menurutnya menyangkut masalah kemanusiaan.

"Ini kan masalah kemanusiaan, (jadi kami) memberikan teguran ke sekolahnya walaupun administrasinya karena ini sekolah swasta," kata Bobby, Senin (13/1/2025), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Bobby meminta kepada para wali murid untuk melapor ke Pemkot Medan jika mengalami masalah pembiayaan pendidikan anak-anaknya.

Agar, lanjut dia, nantinya Pemkot Medan juga bisa memberikan solusi terkait masalah biaya pendidikan anak-anak ini.

Bobby juga menyebut, Pemkot Medan juga akan memfasilitasi anak-anak untuk masuk sekolah negeri tanpa biaya apapun.

"Kami langsung menerima di sekolah negeri, langsung kami terima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apa pun," tegas Bobby.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait siswa SD yang dihukum oleh gurunya untuk duduk di lantai lantaran ia belum membayar biaya SPP.

Anak berinisial MI ini tercatat menunggak biaya SPP selama tiga bulan yang jumlahnya Rp 180.000.

Ibu dari MI, Kamelia, mengaku belum bisa membayar biaya SPP karena dana BOS dan KIP belum cari.

Sebab, biasanya ia mengandalkan uang bantuan BOS atau KIP untuk biaya pendidikan anaknya.

Baca juga: Fakta SPP Siswa yang Dihukum Duduk di Kelas, Dapat Bantuan PIP Sejak 2022, Tunggakan Rp180 Ribu

Pesan Menohok Menteri Pendidikan Dasar

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut menanggapi polemik tersebut,

Abdul Mu'ti mengatakan perbuatan guru tersebut tidak sesuai dengan nilai pendidikan dan sosial.

"Secara kebijakan menurut saya tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar dengan belajar di lantai itu menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial," ujar Abdul Mu'ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dirinya meminta agar guru tidak melakukan pendisiplinan siswa dengan cara yang seperti itu.

Menurutnya, pendidikan harus mampu memuliakan semua pihak termasuk guru dan murid.

"Ke depan kami mohonlah supaya sekolah ya baik negeri maupun swasta tidak menggunakan cara-cara yang berkaitan dengan disiplin, baik disiplin akademik maupun disiplin administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan."

"Pendidikan ini harus menjadi proses yang memuliakan, memuliakan murid, memuliakan guru dan memuliakan ilmu," katanya.

Sekum PP Muhammadiyah ini mengungkapkan, masalah ini terjadi di sekolah swasta penerima dana BOS dan sebagian muridnya menerima PIP.

Baca juga: Pertimbangan Guru SD Hukum Muridnya Duduk di Lantai Karena Tunggak SPP: Dia Nyaman Duduk di Bawah

Menurut Abdul Mu'ti, permasalahan administrasi pendidikan itu tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif.

"Sehingga tidak seharusnya masalah-masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara-cara yang kontraproduktif."

"Jadi seharusnya memang ada penyelesaian yang lebih manusiawi," tuturnya.

Meski begitu, Abdul Mu'ti mengaku mendapatkan informasi dari BPMP Sumatera Utara bahwa masalah ini sudah selesai.

Permasalahan ini, kata Abdul Mu'ti, terjadi akibat miskomunikasi antara guru kelas dengan kebijakan yayasan.

Selain itu, Abdul Mu'ti mengatakan siswa tersebut sudah tidak ada masalah dengan gurunya.

"Bahkan guru itu sebenarnya guru idolanya anak itu sebenarnya. Karena itu setelah viralnya peristiwa yang diekspos di banyak media sosial itu informasi yang kami terima dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara masalahnya sudah dianggap selesai dan sudah ada jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fahdi Fahlevi)(Kompas.com/David Oliver Purba)

Baca berita lainnya terkait Murid Dihukum Duduk di Lantai.