TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menekankan bahwa langkah ini bukan berarti menghapus anggaran pembangunan, melainkan memangkas belanja yang tidak penting.

"Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Saya sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting," ujar Dedi di kawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (6/2/2025).

Sebagai contoh, ia menghapus anggaran baju dinas dan memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi nol.

Sementara itu, perjalanan dinas dalam negeri dikurangi dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget Anak Dokter dan PNS Dapat Bantuan PIP: Bukan Orang Miskin, Kok Bisa?

"Semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya ada," lanjutnya.

Menurut Dedi, hingga saat ini total belanja yang tidak penting sudah mencapai Rp 5 triliun dan akan dialihkan ke sektor prioritas, yaitu pembangunan sekolah, infrastruktur, dan kesehatan.

Selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan juga akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur penting di Jawa Barat.

“Membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran. Ini akan menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Perbaikan infrastruktur irigasi juga menjadi prioritas guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian.

Di sektor kesehatan, Dedi berencana mengintegrasikan layanan mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin merata.

Selain itu, peningkatan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi juga akan menjadi bagian dari upaya mendukung sektor pertanian di Jawa Barat.

Ia menargetkan seluruh pembangunan ini dapat selesai pada 2026. Setelah itu, pada 2027, pemerintah daerah akan lebih fokus pada peningkatan investasi daerah, sehingga Jawa Barat bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan melalui hasil investasi yang dikelola secara optimal.

"Nah, seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah,” pungkasnya.