TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Sejumlah pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK di berbagai wilayah Papua menggelar demonstrasi serentak pada Senin (17/2/2025).

Mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi ini berlangsung di sejumlah kota/kabupaten seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika. 

Para demonstran menilai bahwa anggaran besar untuk MBG lebih baik dialokasikan untuk pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas sekolah.

Baca juga: Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

"Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan," ujar Koordinator Aksi, Ainus Yalak, dalam orasinya di Kota Jayapura pada Senin (17/2/2025).

Selain itu, para pelajar juga mendesak agar dana MBG dialihkan untuk mengatasi tingginya angka buta huruf di Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencapai 12,84 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 6 Januari 2025 bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar di seluruh Indonesia.

Namun, para pelajar di Papua menilai program ini belum menjadi prioritas utama di wilayah mereka yang masih menghadapi minimnya akses pendidikan, fasilitas sekolah yang buruk, serta kesejahteraan guru yang rendah.

Para demonstran juga menyoroti kasus keracunan akibat MBG di beberapa daerah, seperti Sukoharjo dan Nganjuk, yang menurut mereka membuktikan bahwa program ini belum siap diterapkan secara luas.

Selain menolak MBG, para demonstran juga mengecam keterlibatan aparat keamanan dalam distribusi makanan di wilayah pedalaman Papua.

"Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami," tegas salah satu orator dalam aksi di Kota Jayapura.

Para pelajar berharap pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

Legislator Papua Angkat Suara

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Papua, Yan Mandenas, menjelaskan bahwa MBG dan pendidikan gratis berasal dari sumber anggaran yang berbeda.