TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto diminta menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dalam bidang pendidikan.

Kebijakan itu dengan memberikan alokasi khusus sekolah kedinasan untuk putra-putri dari NTT.

“Selama ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” kata politisi senior Golkar asal NTT yang juga anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.

Baca juga: Jadwal Libur Lebaran 2025 untuk Anak Sekolah, PNS, hingga Karyawan Swasta

Ia menyebut sekolah kedinasan yang perlu mendapatkan alokasi khusus seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara (AAU).

Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan, Statistik, dan sekolah kedinasan dari berbagai BUMN.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini, anak-anak NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama yang ada di Jawa.

Tetapi masalahnya, infrastruktur pendidikan di NTT masih sangat terbatas. 

Misalnya, banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Kemudian sekolah-sekolah yang tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim memiliki laboratorium untuk praktik atau penelitian. 

Persoalan lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada. Buku-buku pelajaran pun sulit diperoleh.

Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki hand phone (HP) sangat sedikit. Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.

Baca juga: Anak Kekurangan Zat Besi Bisa Pengaruhi Prestasi Akademik di Sekolah

Kemudian jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa. Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan. 

“Kesulitan-kesulitan ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari negara,” ujar mantan Ketua Komisi XI DPR ini.

Dia melihat tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT akan berperan banyak dalam pembangunan di negara ini. Karena akses masuk sekolah-sekolah kedinasan tidak ada. Padahal banyak pemimpin di republik ini hadir dari sekolah-sekolah kedinasan.

“Ini penting bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang karena infrastruktur tidak mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.