TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Sebanyak 554 Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Myawaddi, Myanmar, pada Selasa (18/3/2025).

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa para korban tersebut berasal dari 35 provinsi di Indonesia.

Kebanyakan dari korban TPPO ini adalah anak-anak muda yang tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di restoran atau hotel di dua negara, yaitu Kamboja dan Thailand.

Mereka awalnya diiming-imingi dengan penghasilan yang tinggi melalui iklan lowongan kerja di media sosial.

Namun, kenyataannya mereka justru menjadi korban eksploitasi dan pemaksaan kerja.

"Rata-rata mereka ini anak-anak muda yang terjebak oleh janji gaji tinggi untuk bekerja di restoran atau hotel di Kamboja atau Thailand. Tawaran pekerjaan ini datang dari orang yang tidak dikenal, yang menawarkan pekerjaan lewat aplikasi sosial media," ujar Abdul Kadir Karding kepada awak media di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Baca juga: 95 Persen Kasus Kekerasan dan TPPO yang Menimpa Pekerja Migran Berawal dari Keberangkatan Ilegal

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban TPPO terbanyak.

Dari 554 orang yang dipulangkan ke Indonesia, sebanyak 133 orang berasal dari Sumatera Utara. 

Selain itu, terdapat juga korban dari berbagai provinsi lain, seperti Jawa Barat (75 orang), Bangka Belitung (68 orang), dan Jakarta (51 orang).

Para korban ini awalnya diberitahu bahwa mereka akan bekerja di Thailand, namun sesampainya di sana mereka justru dibawa ke Myawaddi, sebuah wilayah di Myanmar yang berbatasan langsung dengan Thailand.

"Myawaddi ini memang daerah yang berbatasan langsung dengan Thailand, hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Jadi, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka telah keluar dari Thailand dan masuk ke Myanmar," tambah Karding.

Karding juga mengungkapkan bahwa penipuan lowongan kerja ini tidak hanya menargetkan warga Indonesia, melainkan juga korban dari berbagai negara.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memeriksa rekam jejak perusahaan yang menawarkan pekerjaan luar negeri, terutama yang datang melalui media sosial.

Baca juga: 46 WNI Korban TPPO di Myanmar Berhasil Dipulangkan, Termasuk Eks Anggota DPRD Indramayu

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menjelaskan bahwa kepulangan ratusan WNI tersebut dilakukan dalam tiga gelombang.