Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer

Pendidikan Militer yang Digagas Dedi Mulyadi Dinyatakan Tak Langgar HAM

Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat telah menyampaikan bahwa pendidikan militer yang digagas Dedi Mulyadi dinyatakan sesuai nilai HAM.

Penulis: Nuryanti
Editor: timtribunsolo
zoom-in Pendidikan Militer yang Digagas Dedi Mulyadi Dinyatakan Tak Langgar HAM
TribunJabar.id/Dian Herdiansyah
PENDIDIKAN MILITER - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat telah menyampaikan bahwa pendidikan militer yang digagas Dedi Mulyadi dinyatakan sesuai nilai HAM. 

TRIBUNNEWS.COM – Program pendidikan militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinyatakan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat setelah melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut.

Program pendidikan militer bagi siswa nakal ini dilaksanakan di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk memastikan pelaksanaan program ini selaras dengan nilai-nilai HAM.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi," ungkap Hasbullah Fudail.

Ia menambahkan bahwa dalam pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya praktik corporal punishment.

Klasifikasi Siswa

Siswa yang mengikuti program ini diklasifikasikan sebagai anak-anak yang terlibat dalam tawuran, bermain gim berlebihan, merokok, hingga balapan liar.

Rekomendasi Untuk Anda

Meski demikian, program pendidikan militer ini sempat menuai kritik dari berbagai kalangan.

Dedi Mulyadi menjelaskan, "Permasalahan remaja jika dibiarkan justru akan menimbulkan pelanggaran HAM."

Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak-anak nakal tersebut juga dapat melanggar hak orang lain.

Rencana Ke Depan

Siswa yang dikirim ke barak militer akan menjalani pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga berencana untuk memasukkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas ke dalam program ini, serta menyasar kelompok orang dewasa dengan perilaku menyimpang.

Program ini akan mulai digulirkan pada Juni 2025 mendatang, menunggu program pendidikan berkarakter untuk siswa nakal selesai.

"Untuk keluarga mereka yang ikut pendidikan, kita suruh bekerja. Jadi kuli bangunan, tukang pikul, tukang macul, kemudian kami berikan upahnya, kirim ke keluarga," tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pendidikan militer dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan kenakalan remaja dan perilaku menyimpang di masyarakat.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas