TRIBUNNEWS.COM - Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Kamis (10/7/2025). Kegiatan ini memperkuat sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah, demi mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Hadir bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Plt. Inspektur Kabupaten Bogor. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan komitmen anti korupsi yang diwakili oleh beberapa gubernur dan Ketua DPRD, serta disaksikan oleh Ketua KPK RI. Ketua KPK Republik Indonesia, Johanis Tanak juga memberikan arahan kepada para Gubernur, Walikota, Bupati, dan Pimpinan DPRD yang hadir.

Baca juga: Lewat BLK, Pemkab Bogor Cetak 500 Tenaga Kerja Terlatih per Tahun

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menegaskan kembali pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam upaya bersama memberantas korupsi di Indonesia. Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif.

“Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Johanis.

Johanis mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang menunjukkan komitmen dalam reformasi birokrasi. Ia juga mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan.

Baca juga: Pemkab Bogor Siapkan Transportasi Ramah Lingkungan yang Terintegrasi TransJakarta dan KRL