TRIBUNNEWS.COM – Puluhan Aktivis 98 dari berbagai wilayah Indonesia menggelar retret dan konsolidasi nasional di Yogyakarta pada 9–10 Agustus 2025.

Retret dan konsolidasi nasional adalah dua kegiatan yang sering dilakukan organisasi, kelompok aktivis, atau komunitas untuk tujuan penguatan internal dan perencanaan bersama secara strategis.

Mereka mengkritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi dan perpajakan, yang dinilai membebani rakyat.

Aktivis 98 adalah sebutan untuk kelompok atau generasi aktivis yang aktif dalam Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia.

Mereka berperan penting dalam menumbangkan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun.

Gerakan ini muncul sebagai respons atas krisis ekonomi 1997–1998, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tuntutan demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia.

Kini, Aktivis 98 tetap eksis untuk menyoroti kebijakan pemerintah.

Presidium Aktivis 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet.

Mereka menilai ada menteri yang kinerjanya lemah, sehingga program strategis seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak berjalan optimal karena dipimpin oleh pejabat yang dipilih berdasarkan kompromi politik, bukan kompetensi.

Selain itu, para aktivis juga menyoroti kebijakan perpajakan baru, termasuk rencana pajak untuk marketplace, media sosial, dan penerapan Payment ID.

Menurut mereka, kebijakan tersebut akan semakin menekan rakyat di tengah kondisi ekonomi global yang lesu.

Kritik juga diarahkan pada rencana pembentukan super holding BUMN Danantara yang dinilai sarat kepentingan politik, serta kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait tanah terlantar yang dianggap merampas hak rakyat.

“Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah,” ujar Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya, di Pendopo Lawasan, Alun-Alun Utara Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).

Aktivis 98 juga mendorong penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen, membuka peluang semua partai mencalonkan presiden tanpa presidential threshold, serta memisahkan Pemilu nasional dan lokal sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Di akhir pertemuan, mereka merencanakan silaturahmi dengan tokoh reformasi seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Megawati Soekarnoputri, serta menjadwalkan evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran pada Oktober 2025.