TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timpangnya kondisi pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia dinilai harus segera dibenahi dan dijawab tuntas, salah satunya lewat riset terkait peta jalan pendidikan di wilayah timur Indonesia.

Demikian dikatakan pimpinan dari Timur Network, M. Khaerun Zuhry Radjilun.

Melalui Timur Strategic, Khaerun menyebut bahwa pihaknya tengah memetakan memetakan kondisi pendidikan dan pengembangan SDM di 16 provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Inisiatif ini disebut sebagai riset kolaboratif terbesar yang pernah dilakukan di kawasan tersebut, dengan melibatkan universitas, peneliti lokal, dan lembaga riset nasional.

Dia menegaskan pentingnya inisiatif ini untuk menjawab ketimpangan pembangunan SDM di Indonesia Timur.

"Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia tidak bisa dipukul rata dengan daerah lain. Ada faktor geografis, budaya, hingga tata kelola yang unik. Karena itu, solusi pengembangan SDM harus lahir dari kondisi lokal, bukan kebijakan seragam dari pusat,” kata Khaerun dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

M. Khaerun Zuhry Radjilun adalah seorang akademisi dan inovator sosial Indonesia yang karyanya menjembatani teknologi, pendidikan, dan pembangunan daerah. Ia dikenal karena kontribusi akademis dan kepemimpinannya dalam inisiatif akar rumput.

Zuhry turut menulis makalah penelitian berjudul “Mengembangkan Model Crowdfunding Berbasis Blockchain untuk Investasi Properti”, yang dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Internasional ke-2 tentang Inovasi dalam Ekonomi Digital pada tahun 2020. 

Penelitian ini mengusulkan platform berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam crowdfunding properti—sebuah pendekatan inovatif untuk mendemokratisasi investasi real estat.

Dia pun mengutip data dari BPS soal ketimpangan pendidikan di Indonesia Timur.

BPs pada 202 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–15 tahun di Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi cukuptinggi, antara 73–99 persen. 

Namun pada usia produktif 19–24 tahun, angka itu merosot tajam: hanya 17–38 persen yang masih bersekolah. 

Akibatnya, banyak provinsi di KTI masih mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Papua Pegunungan bahkan tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, yakni 54,43.

Situasi ini diperburuk oleh minimnya tenaga pendidikdan infrastruktur. Papua Pegunungan, misalnya, hanya memiliki 6.932 guru atau 0,20 persen dari total nasional di tahun ajaran 2023/2024. 

"Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, akses internet terbatas, sementara keragaman bahasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajar," kata Khaerul.

Koordinator Program Timur Strategic, Miftahul Khausar, mengungkapkan bahwa program riset ini lahir dari kegelisahan atas kondisi tersebut. 

"Indonesia menjamin hak pendidikan untuk semua, tapi realitas di Indonesia Timur masih jauh dari itu. Melalui riset ini kami ingin menghadirkan peta jalan yang berbasis data agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Miftahul.

Dia menegaskan bahwa Timur Strategic akan menitikberatkan pada pendidikan menengah dan tinggi di usia produktif 16–23 tahun. Dengan pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan menjunjung tinggi kearifan lokal, program ini diharapkan menghadirkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendidikan, tata kelola, sekaligus alternatif solusi yang bisa diterapkan. 

Studi utama yang menjadi fondasi program ini berjudul “Studi Kondisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Indonesia Timur: Analisis Masalah dan Alternatif Solusi.”

Program ini melibatkan enam belas universitas, sekolah tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh 16 provinsi di KTI.

Miftahul mengatakan ada 16 peneliti lokal akan memimpin studi di daerah masing-masing, dibantu delapan puluh empat enumerator yang turun langsung ke lapangan. 

Peneliti senior dari universitas terkemuka serta lembaga riset nasional turut mendampingi untuk memastikan kualitas hasil.

“Kolaborasi adalah kunci. Kami ingin memastikan suaradan pengalaman masyarakat Indonesia Timur di daerah benar-benar menjadi dasar rekomendasi yang akan kami dorong ke pembuat kebijakan, oleh karena itu juga seluruh tim yang terlibat adalah orang-orang Indonesia Timur ataupun para pakar yang sangat memahami kondisi lapangan” kata Khairun.

Dia berharap hasil dari riset ini bisa melalui pemetaan pendidikan yang akurat, analisis tata kelola yang komprehensif, serta rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemerintah pusat maupun daerah. 

Lebih dari itu, program ini menjadi simbol keseriusan untuk menempatkan pembangunan SDM Indonesia Timur sebagai agenda nyata, bukan sekadar wacana.

“Pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak semua anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar dan tertinggal. Timur Strategic lahir untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih adil,” pungkas Miftah.

Tentang Timur Network

Timur Network merupakan yayasan yang didedikasikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Timur.

Misi utama Timur Network adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja.

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Indonesia Timur

Mereka memberdayakan talenta dari Indonesia Timur dengan menyediakan program pelatihan dan kesempatan yang disesuaikan untuk meningkatkan keterampilan, daya saing, dan kesiapan mereka untuk berkembang di berbagai bidang profesional.