TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah strategis dan terobosan besar untuk mengatasi ancaman defisit anggaran 2026, sekaligus menangani masalah pengangguran.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah menjadi kunci, didukung potensi serapan tenaga kerja dari program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam arahannya, Bupati Bogor menyoroti empat tantangan utama APBD 2026, yang berpotensi membebani anggaran daerah. Hal ini dampak kebijakan pusat dan provinsi, sehingga Pemkab Bogor harus menyusun ulang.

Diantaranya, Dana Transfer Pusat dipotong, iuran BPJS yang seharusnya dibantu Provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan beban gaji P3K guru kini harus ditanggung APBD.

Untuk mengimbangi dampak finansial dan meningkatkan ekonomi masyarakat, fokus utama Rudy Susmanto, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakhiri program "jalan sendiri-sendiri" dan beralih ke model integrasi klaster usaha.

"Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban," tandasnya.

Baca juga: Bupati Bogor Minta Seluruh Perangkat Daerah Percepat Progres Pemenuhan Dokumen MCP KPK

Bupati Rudy mencontohkan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi harus berkoordinasi penuh. Dinas Koperasi menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu mengambil peserta dari klaster yang sama. Hasil produk kemudian dibantu distribusinya, bahkan diusulkan menjadi pengadaan seragam sekolah.

“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.

Selanjutnya, Bupati Rudy mengungkapkan, mekanisme Dapur MBG akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif. Ia menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan Program Makan Bergizi (MBG) dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi. Program ini dipandang sebagai solusi nyata penanganan pengangguran dan perputaran ekonomi.

"Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru," ungkap Rudy.

Baca juga: Tindaklanjuti Arahan Presiden, Pemkab Bogor Data Bangunan Pondok Pesantren