Komite Otsus Papua Ungkap Tantangan Percepatan Pembangunan di Bumi Cendrawasih

Ringkasan Berita:

• Kondisi geografis Papua yang sangat luas jadi satu di antara tantangan utama dalam percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
• Strategi pembangunan di Papua tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan daerah lain di Indonesia.
• Dibutuhkan strategi pembangunan yang sesuai dengan konteks Papua.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai mengungkapkan, kondisi geografis Papua yang sangat luas menjadi satu di antara tantangan utama dalam percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Papua terletak di bagian paling timur Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. 

Sejak pemekaran tahun 2022, Pulau Papua kini terbagi menjadi 6 provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Karakteristik Papua didominasi pegunungan tinggi yakni Pegunungan Jayawijaya dengan Puncak Jaya setinggi 4.884 m, tertinggi di Indonesia.

Menurut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, strategi pembangunan di Papua tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan daerah lain di Indonesia. 

“Salah satu tantangan kita adalah geografi Papua yang cukup luas. Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang sesuai dengan konteks Papua,” kata Velix, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca juga: 4.634 Ton Beras SPHP Didistribusikan ke Papua Menjelang Nataru

Sekolah Unggulan Pola Asrama

Velix juga menyoroti pentingnya pengembangan sekolah unggulan terintegrasi dengan pola asrama.

Model pendidikan berbasis asrama dinilai lebih relevan untuk menjangkau peserta didik di wilayah terpencil sekaligus membangun karakter dan kedisiplinan.

Selain itu, Velix menekankan perlunya pelibatan lembaga keagamaan, khususnya gereja, dalam sistem pendidikan di Papua. 

Menurutnya, pendidikan berbasis nilai keagamaan merupakan bagian dari karakter lokal yang harus diakomodasi dalam kebijakan nasional.

“Kebijakan nasional harus berpadu dengan konteks lokal Papua, termasuk pola asrama dan karakter pendidikan keagamaannya. Gereja bisa ikut berperan di dalam konteks lokal tersebut. Inilah yang kami maksud sebagai Asta Cita dengan rasa Papua,” ucapnya.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Terima Penghargaan Tokoh Akselerator Pembangunan Papua

Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Yanni, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai kendala pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.

“Bersama para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, kami menyadari tantangan di lapangan cukup banyak. Namun kami yakin, dengan kepemimpinan yang memberikan perhatian tinggi pada sektor pendidikan, berbagai kendala tersebut dapat diatasi,” tandas Yanni.