Ringkasan Berita:

• Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan pemulangan 92 warga Jawa Tengah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra dari Aceh ke Jakarta. 
• Pemulangan dilakukan menggunakan pesawat bantuan BNPB, lalu dilanjutkan perjalanan darat ke daerah asal masing-masing. 
• Pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan hingga warga kembali ke keluarga.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengkoordinasikan pemulangan warga asal Provinsi Jawa Tengah yang terdampak banjir dan longsor Sumatra.

Sebanyak 92 orang warga terdampak tersebut sebelumnya berada di Posko Pengungsian SMP Negeri 5 Bukit, Desa Karang Rejo, Bener Meriah, Aceh. 

Mereka diberangkatkan dari Bandara Rembele, Bener Meriah menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Sabtu (20/12) menggunakan pesawat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Negara harus hadir memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, melalui keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).

Baca juga: Kemenkes Bertahap Terjunkan 600 Dokter dan Nakes ke Wilayah Bencana Terparah di Aceh

Rombongan pengungsi yang dipulangkan meliputi 55 orang warga Kabupaten Cilacap, 33 orang warga Kabupaten Brebes.

Sebanyak tiga orang warga Kabupaten Kebumen dan satu orang warga Kabupaten Grobogan.

"Pemulangan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah agar para pengungsi bisa kembali ke keluarga dan memulai kembali kehidupan mereka," kata Nunung. 

Kemenko PM juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan tiga unit bus guna mengantar mereka dari Jakarta menuju kabupaten tujuan masing-masing. 

Sedangkan akomodasi para warga terdampak selama perjalanan dari Jakarta difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

Proses penerimaan sampai pengantaran ke rumah masing-masing dilaksanakan oleh Pemda setempat.

Ke depannya Kemenko PM akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, maupun pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.