Dari Desa hingga Kebijakan Publik, Forum Kader NU Jateng Bahas Penguatan Masyarakat Sipil

Ringkasan Berita:

• Forum Kader NU Jawa Tengah ke-5 menyoroti peran Nahdlatul Ulama sebagai aktor masyarakat sipil yang aktif mengisi ruang sosial yang belum sepenuhnya dijangkau negara.
• Melalui berbagi praktik lokal, forum ini mendokumentasikan kerja nyata warga NU di bidang sosial, ekonomi, hingga advokasi kebijakan.
• Hasil diskusi akan disusun menjadi buku sebagai upaya memperkuat posisi NU dalam pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman.

 

TRIBUNNEWS.COM - Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memiliki peran penting dalam merawat dan menguatkan masyarakat sipil, terutama di ruang-ruang sosial yang belum sepenuhnya dijangkau negara.

Peran tersebut mengemuka dalam Forum Kader Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ke-5 yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Ketua DPRD Demak, Kamis (8/1/2026).

Forum yang diselenggarakan Lakpesdam PWNU Jawa Tengah ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-4 NU 2026.

Kegiatan tersebut difasilitasi bersama tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, yang dipimpin Dr. Laila Kholid Alfirdaus, M.PP, serta Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar, mengatakan forum ini bertujuan menghimpun pengalaman warga dan kader NU di tingkat akar rumput dalam menjalankan peran sosialnya.

Pengalaman tersebut mencakup praktik sosial, ekonomi, lingkungan, hingga advokasi kebijakan yang dijalankan secara mandiri oleh warga NU.

“Forum ini menjadi ruang belajar bersama lintas cabang di kawasan Pantura Jawa Tengah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana warga NU mengisi kekosongan peran negara, baik melalui cerita keberhasilan maupun kegagalan,” ujar Zainal.

Ia menambahkan, seluruh temuan akan didokumentasikan sebagai bahan penyusunan buku tentang posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil.

Sebagai tuan rumah, Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Zayinul Fata, S.E., menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut.

Ia menilai diskusi dan pertukaran pengalaman lokal penting untuk menunjukkan peran NU dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus pelayanan sosial.

Forum ini diikuti 35 peserta dari Lakpesdam PCNU Demak, Blora, Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Jepara, dan Pati. 

Baca juga: KH Imam Baehaqi Dorong Gus Salam Pimpin PBNU: NU Butuh Figur Baru

Para peserta berbagi praktik NU di berbagai bidang, mulai dari isu sosial, ekonomi, lingkungan, hingga advokasi kebijakan.

Perwakilan Lakpesdam Blora, Nur Yakin, memaparkan praktik pertanian organik warga NU yang didampingi LPPNU dan didukung Pemerintah Kabupaten Blora.

Ia menilai sinergi antara inisiatif warga dan kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Sementara itu, Marwi dari Lakpesdam Kota Semarang menekankan pentingnya dialog dengan kiai kampung sebagai otoritas keagamaan lokal.

Ia mencontohkan kerja kemanusiaan NU saat pandemi Covid-19, termasuk pelayanan pemulasaraan jenazah yang dilakukan bersama Fatayat NU.

Baca juga: Duet KH Imam Jazuli-KH Asep, Poros Jabar dan Jatim di Muktamar Ke-35 NU

Ketua Lakpesdam Batang, Aminuddin, mengaitkan peran masyarakat sipil NU dengan nilai mabadi khoiro ummah (prinsip membangun umat terbaik) dan maqashid asy-syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti perlindungan jiwa, akal, dan keadilan sosial).

Menurutnya, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis NU dalam melakukan advokasi dan kerja sosial.

Dari daerah lain, peserta memaparkan pengalaman advokasi kebijakan seperti perda minuman keras, kebijakan lima hari sekolah, penanganan rob di Sayung, dampak industri di Jepara, hingga literasi digital dan pendidikan politik.

Sejumlah tantangan masyarakat sipil juga mengemuka, antara lain lemahnya daya tawar warga dalam proses kebijakan dan kuatnya praktik politik uang.

Baca juga: Doa Bersama Akhir Tahun NU, Gus Ipul: Ikhtiar untuk Bangsa dan Korban Bencana

Forum menyimpulkan bahwa ciri NU sebagai masyarakat sipil terletak pada kemandirian, partisipasi aktif warga, serta kesadaran hak dan kewajiban sosial. 

Lakpesdam dipandang memiliki peran strategis sebagai penghubung suara akar rumput dengan jejaring akademik dan kebijakan di tingkat yang lebih luas.

Menutup forum, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah Dr. Khasan Ubaidillah menegaskan pentingnya mendengar narasi lokal dari berbagai daerah. 

Hasil forum ini akan dikompilasi menjadi buku yang diharapkan mampu memperkuat pemahaman NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif, relevan, dan berdaya dalam kehidupan sosial.