Anak-anak Muda Bicara Lapangan Kerja, TPPD Jateng Ungkap Daya Saing

Ringkasan Berita:

• Program Kartu Zilenial gagasan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi diminati anak muda Batang, dengan penerima naik dari 11 ribu menjadi hampir 38 ribu.
• Peserta berharap program ini tak sekadar kartu, tetapi efektif menekan pengangguran.
• TPPD Jateng menilai tantangan utama generasi muda adalah kompetensi dan mentalitas kerja, bukan kekurangan lapangan kerja.

TRIBUNNEWS.COM - Minat generasi muda terhadap program pemberdayaan berbasis kartu di daerah kian menguat.

Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, program Kartu Zilenial menjadi sorotan.

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah di pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) yang berada di Provinsi Jawa Tengah, bagian dari koridor ekonomi utama nasional.

Letaknya strategis karena berada di jalur distribusi dan industri Pulau Jawa, serta berkembang sebagai kawasan industri yang menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah.

Dalam konteks ini, dinamika generasi muda di Batang tidak dapat dilihat semata sebagai isu lokal, melainkan merepresentasikan tantangan ketenagakerjaan nasional, terutama terkait kesenjangan kompetensi (skill gap), kesiapan kerja lulusan SMA/SMK, dan daya saing tenaga kerja muda di tengah percepatan industrialisasi.

Adapun Kartu Zilenial merupakan program kepemudaan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai instrumen fasilitasi pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan minat-bakat bagi generasi Z dan milenial.

Secara konseptual, skema semacam ini sejalan dengan agenda nasional penguatan sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi, yakni mendorong agar penduduk usia produktif memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.

Dengan demikian, pembahasan program tersebut di Batang dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya daerah dalam menjawab tantangan pembangunan SDM Indonesia secara lebih luas.

Namun, dinamika di Batang sesungguhnya merefleksikan persoalan yang lebih luas: bagaimana pemerintah daerah merespons bonus demografi nasional di tengah tantangan pengangguran muda dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

Almira Anita, siswi SMA Negeri 1 Subah, mengaku telah mendaftar Kartu Zilenial bersama teman-temannya. Namun, ia menyoroti kendala administratif bagi pelajar yang memiliki kartu keluarga (KK) di luar Jawa Tengah.

“Kami sudah mendaftar. Tapi ada yang KK luar Jateng gak bisa, gimana solusinya?” tanyanya kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo, dalam forum “Ngobrol Bareng Hukum dan Ekonomi di Mata Anak Muda” di Aula Bupati Batang, Jumat (14/2/2026). 

Pertanyaan tersebut menunjukkan isu klasik dalam kebijakan berbasis domisili: mobilitas penduduk yang tinggi tidak selalu selaras dengan skema administrasi daerah.

Dalam konteks nasional, problem serupa juga kerap muncul pada program bantuan sosial, beasiswa, hingga pelatihan vokasi yang mensyaratkan identitas kependudukan lokal.

Peserta lain, Khoirunnisa, menekankan agar program tidak berhenti pada simbol kartu dan pelatihan formalitas.

Seperti yang ada pada Kartu Zilenial yang digagas Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.

“Harapan kami mengurangi pengangguran. Bisa membuka peluang bagi anak-anak muda untuk bekerja selanjutnya,” ujarnya.

Pernyataan ini relevan dengan tantangan nasional.

Baca juga: Respons Kemenko PMK soal Fenomena Anak Muda Indonesia yang Takut Menikah

Data ketenagakerjaan beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda secara konsisten lebih tinggi dibanding kelompok usia produktif lainnya. 

Di banyak provinsi, lulusan SMA/SMK masih mendominasi angka pengangguran, menandakan adanya mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.

Ekspansi Cepat, Tantangan Kualitas

Ketua TPPD Jateng, Zulkifli Gayo, menyebut jumlah penerima Kartu Zilenial telah melonjak dari 11 ribu menjadi hampir 38 ribu hanya dalam tiga bulan.

“Sekarang hampir sudah 38 ribu. Tiga bulan lalu saat diserahkan itu masih 11 ribu. Artinya dalam waktu singkat kenaikannya sangat signifikan,” ujarnya.

Lonjakan ini mencerminkan respons tinggi generasi muda terhadap program yang menawarkan akses pelatihan, sertifikasi, hingga jejaring usaha.

Namun, dalam perspektif kebijakan publik, ekspansi kuantitatif perlu diiringi penguatan kualitas implementasi: kurikulum pelatihan yang relevan, pendampingan pasca-pelatihan, serta konektivitas dengan pasar kerja riil.

Zulkifli menegaskan program ini dirancang untuk mengalihkan energi anak muda ke aktivitas produktif, termasuk melalui UMKM Center.

“Jangan main game terus di rumah tanpa arah. Bagaimana hobi itu tapi bisa menghasilkan. Itulah yang difasilitasi,” katanya.

Ia juga menyinggung fenomena anak melawan orang tua akibat kecanduan judi online atau game daring.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata penegakan hukum, melainkan kurangnya ruang penyaluran minat dan bakat.

Isu ini sejalan dengan diskursus nasional mengenai literasi digital dan ekonomi kreatif

Pemerintah pusat mendorong transformasi digital dan pengembangan talenta digital, namun pada saat bersamaan menghadapi dampak negatif seperti judi online dan disinformasi. 

Artinya, pendekatan pemberdayaan ekonomi kreatif dan literasi digital menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Zulkifli menyatakan Jawa Tengah tidak kekurangan lapangan kerja.

Sejumlah kawasan industri justru merekrut tenaga dari luar daerah karena kebutuhan spesifikasi tertentu belum terpenuhi.

“Perusahaan itu pertama pasti mencari lulusan SMA atau SMK setempat. Tapi kalau yang dibutuhkan spesifikasi tertentu, misalnya ahli otomotif 60 orang, sementara yang tersedia hanya 10 atau 20, tentu mereka cari dari luar,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan problem struktural nasional: skill gap.

Sertifikasi menjadi salah satu solusi, termasuk melalui skema Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Namun, ia mengakui sertifikat saja tidak cukup.

“Saya punya 17 sertifikat BNSP. Tapi ternyata sertifikat saja tidak otomatis membuat mudah masuk dunia usaha. Maka yang kita dorong bukan hanya sertifikat, tapi pembinaan skill yang aplikatif,” ujarnya.

Pendekatan pelatihan berbasis praktik—mulai dari pembibitan hingga produksi di sektor pertanian—dinilai lebih relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.

Dalam paparannya, Zulkifli mengidentifikasi dua tantangan generasi muda: minimnya budaya verifikasi informasi dan rendahnya daya tahan menghadapi tekanan kerja.

“Hari ini anak muda mudah mendapatkan ilmu baru, tapi tidak mau cross-check. Dapat informasi langsung ditelan mentah-mentah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingkat turnover karyawan yang disebut mencapai rata-rata 35 persen di sejumlah perusahaan.

“Hari ini kerja sedikit ditekan bos, langsung minta keluar.

Alasannya work-life balance, tapi mental bertahannya belum kuat,” katanya.

Isu ini bukan hanya problem lokal. Di berbagai daerah, perusahaan menghadapi tantangan retensi tenaga kerja muda, terutama di sektor manufaktur dan jasa.

Diskursus tentang work-life balance, kesehatan mental, dan etos kerja menjadi perdebatan generasional yang juga muncul secara global.

Zulkifli turut membagikan pengalaman pribadinya: lahir di Desa Lesten, Sumatera, dari orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis, ia menempuh pendidikan hingga S3 melalui beasiswa.

Pada 2014, ia memilih menjadi tenaga ahli DPRD Kota Semarang dengan gaji Rp700 ribu dibanding bekerja di BUMN energi bergaji Rp7 juta.

“Teman saya masuk dengan gaji Rp7 juta, dua tahun kemudian jadi Rp10 juta. Saya masih Rp1,2 juta. Tapi tiga sampai lima tahun setelah itu, situasinya berbalik karena saya membangun usaha sendiri,” tuturnya.

Kini, perusahaan konsultan yang ia dirikan mempekerjakan sekitar 138 karyawan, dengan gaji direktur hampir Rp30 juta.

“Saya tidak punya ordal. Yang ada itu kompetensi. Orang yang punya kompetensi akan dicari,” tegasnya.

Narasi ini memperkuat pesan mobilitas sosial berbasis pendidikan dan kewirausahaan—tema yang juga menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam agenda nasional.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Raymond Ali, Pemimpin Bank Jateng Cabang Batang Sigit Aji Pamungkas, serta pelaku usaha lokal Nur Adilatus Shidqiyah, petani jamur dengan omzet Rp180 juta.

Acara tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Batang Suyono, Kepala Divisi Enterprise Risk Management Bank Jateng Wasito Adi Waluyo, dan Wakil Kepala Divisi Ritel dan UMKM Bank Jateng Nur Satyo Priyono.

Kolaborasi antara unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perbankan daerah, dan pelaku UMKM mencerminkan pendekatan pentahelix yang kini banyak diadopsi dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi.

Dengan capaian 38 ribu penerima, Kartu Zilenial dapat dibaca bukan sekadar program daerah, melainkan model intervensi SDM yang berpotensi direplikasi.

Tantangan ke depan bukan hanya memperluas akses, tetapi memastikan kesinambungan, relevansi industri, serta integrasi dengan agenda nasional penguatan talenta dan pengurangan pengangguran muda.