Ringkasan Berita:

• ASN Pemprov Jawa Barat tidak menerapkan WFH Jumat, melainkan Kamis sejak awal tahun 2026.
• Jumat bersifat situasional, namun pejabat struktural wajib hadir memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal efektif.
• WFH difokuskan untuk back office, sedangkan layanan langsung seperti Bapenda dan RSUD tetap bekerja penuh.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan WFH di Pemprov Jabar dilakukan setiap Kamis dan sudah dilakukan sejak awal 2026.

Sedangkan Jumat, kata dia, bersifat situasional, menyesuaikan kebutuhan layanan.

Namun demikian, Herman menekankan para kepala dinas dan pejabat struktural tetap wajib hadir, baik di kantor maupun di lapangan, untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“Jumat itu pun dengan catatan para kepala dinas dan pejabat struktural harus tetap nongkrong, bukan hanya di kantor, tapi di lapangan,” ujar Herman, Jumat (10/4/2026).

Kebijakan efisiensi melalui WFH, kata dia, tidak boleh mengurangi efektivitas kinerja pemerintah.

“Pak Gubernur menegaskan efisiensi tidak boleh mereduksi efektivitas. Bahkan pelayanan publik harus lebih cepat, lebih murah, lebih ringkas, lebih baik, dan lebih aman,” katanya. 

Herman memastikan unit kerja yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja penuh di kantor dan tidak menerapkan WFH.

“Khusus untuk layanan langsung seperti Bapenda dan RSUD itu tidak ada work from home. Bale Pananggeuhan juga tetap standby,” katanya.

Sementara itu, kebijakan WFH difokuskan untuk ASN yang bekerja di sektor back office, seperti analisis dan administrasi internal.

Gedung MK Lengang

Suasana di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat (10/4/2026) terlihat berbeda dari biasanya. 

Aktivitas di lingkungan lembaga penjaga konstitusi itu tampak jauh lebih sepi karena penerapan kebijakan WFH.

Baca juga: Arus Lalu Lintas Jakarta Relatif Lengang di Sejumlah Titik Efek Kebijakan WFH

Area parkir yang biasanya dipenuhi kendaraan pegawai dan tamu terlihat lengang. 

Hanya beberapa kendaraan yang terparkir, sementara sebagian besar area parkir tampak kosong.

Kondisi serupa juga terlihat di dalam gedung. 

Lobi yang biasa digunakan untuk pendaftaran permohonan perkara tampak gelap karena lampu tidak dinyalakan. 

Area tersebut hanya dijaga oleh petugas keamanan yang tetap berjaga di posnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Berbeda dengan Pusat, ASN Pemprov Jabar Tetap Ngantor di Gedung Sate Setiap Jumat, Ini Alasannya