Ringkasan Berita:

• Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, meminta kader di Papua Barat Daya segera merampungkan struktur organisasi hingga tingkat bawah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
• Kaesang menekankan pentingnya belajar dari Pemilu 2024 dan memastikan kesiapan menghadapi verifikasi partai serta dinamika politik yang semakin kompetitif.
• Ia juga menyampaikan bahwa dorongan tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi internal partai menjelang kontestasi politik mendatang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, meminta seluruh kader di Papua Barat Daya segera merampungkan struktur organisasi hingga tingkat bawah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan pelantikan pengurus DPW PSI Papua Barat Daya di Sorong.

“Untuk seluruh kader, saya ingin meminta tolong untuk bisa menyelesaikan struktur sampai bawah karena struktur itu yang akan menjadi senjata kita nanti saat bertanding di Pemilu 2029,” ujar Kaesang dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menegaskan, penguatan struktur partai menjadi kunci agar mesin politik PSI dapat bergerak lebih optimal di kontestasi mendatang.

Selain itu, Kaesang juga mengingatkan kader untuk siap menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif, termasuk tahapan verifikasi partai yang akan berlangsung pada tahun depan.

“Kita pasti gak mau apa yang terjadi di Pemilu 2024 kemarin terulang kembali di 2029,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menyampaikan permintaan maaf kepada kader atas sikap tegas DPP dalam mendorong konsolidasi organisasi.

“Saya juga minta maaf kalau kami dari DPP selalu menuntut lebih, selalu marah-marah, selalu ngomel-ngomel pada teman-teman di DPW maupun DPD,” pungkasnya.

Baca juga: Mundur sebagai Kader, Ade Armando: Pelaporan terhadap Saya Berdampak ke PSI

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus DPP PSI dan pimpinan partai daerah sebagai bagian dari upaya konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan.