TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Menurut Bobby, penanganan narkoba perlu dilakukan secara lebih terfokus melalui intervensi terpusat di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk utama maupun pusat peredaran narkotika.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut, Tatar Nugroho, beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (2/6/2026).

“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby.

Bobby mengaku khawatir terhadap dampak narkoba terhadap generasi muda di Sumatera Utara. Menurutnya, penyalahgunaan narkotika kini semakin mengkhawatirkan karena harganya relatif terjangkau dan telah menyasar kelompok usia muda.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di wilayah yang tergolong rawan narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika juga akan diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Baca juga: Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sumut Naik Kelas, Angka Kematian Ibu Turun Signifikan

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat tantangan dalam penanganan narkoba, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan penanganan secara masif.

Karena itu, ia meminta BNNP Sumut menyusun program-program konkret yang dapat didukung oleh pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan.

“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi secara nasional.

Menurutnya, dari sekitar 15 juta penduduk Sumut, sekitar 10 persen di antaranya merupakan pengguna narkoba. Penyebaran narkotika juga tidak lagi hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi telah merambah hingga ke wilayah pedesaan.

“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” kata Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kondisi geografis yang menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu jalur masuk peredaran narkotika.

Tatar menambahkan, sepanjang 2025 penyalahgunaan narkoba masih didominasi kelompok usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun, tren terbaru menunjukkan penyebaran narkoba mulai menyasar anak-anak usia sekolah.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap memfokuskan upaya penindakan pada pintu-pintu masuk utama dan daerah pedesaan yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba. Menurutnya, sejumlah wilayah bahkan mulai menunjukkan penurunan tingkat peredaran berkat berbagai langkah yang telah dilakukan.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” pungkasnya.

Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumut Dikebut, Progres Pekerjaan Sudah 57 Persen