Ringkasan Berita:

• Viral di media sosial, pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat.
• Kejadian itu mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
• Dedi pemerintah bakal mencari pendekatan penanganan sosial yang sesuai, termasuk membuka opsi barak militer.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus pesta sesama jenis di Indonesia ditindak tegas oleh pihak kepolisian melalui penegakan hukum pidana pornografi dan pelanggaran kesusilaan di muka umum. 

Kasus-kasus ini biasanya berujung pada penetapan tersangka bagi penyelenggara serta pemeriksaan kesehatan masif akibat risiko penularan penyakit menular.

Baru-baru ini, video yang memperlihatkan sejumlah pria saling berpelukan di sebuat tempat hiburan malam, viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 12 detik itu terlihat suasana kelab malam dengan pencahayaan minim dan sorotan lampu berwarna biru, merah, serta ungu.

Sejumlah pria tampak berpelukan dan berjoget mengikuti musik yang diputar.

Pesta gay itu terjadi di Theatre Night Mart Jalan Tuparev No. 63, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (7/6/2026).

Gay merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ketertarikan secara seksual, romantis, atau emosional terhadap individu dari jenis kelamin yang sama.

Meski secara umum merujuk pada pria yang menyukai pria, istilah ini juga sering digunakan secara luas untuk menggambarkan homoseksualitas pada umumnya.

Kejadian itu mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi meminta, Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah kongkret dalam merespons peristiwa tersebut.

“Dari sisi aspek wilayah, Bupati sudah menyampaikan katanya tidak ada tempat bagi kaum gay di Karawang. Tinggal Bupati dan seluruh jajaran melakukan tindakan yang lebih nyata,” ujar Dedi, Selasa (9/6/2026), dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Fakta Tempat Hiburan Malam di Karawang Jadi Lokasi Pesta Gay, Satpol PP Ambil Tindakan Tegas

Dedi menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melihat penanganan berdasarkan kelompok sasaran.

Termasuk apabila yang terlibat masih berstatus pelajar maupun masyarakat umum.

“Kalau itu adalah siswa, maka kami wajib memperbaiki. Kalau itu masyarakat, ya mungkin juga saya harus memperbaiki,” tandasnya.

Dedi menerangkan, pemerintah bakal mencari pendekatan penanganan sosial yang sesuai.