Indonesia Resmi Kuasai Freeport, Begini Tanggapan Presiden Jokowi dan Sri Mulyani
Secara resmi Indonesia menguasai saham Freeport. Presiden menyubut hal ini sebagai momen bersejarah. Sementara Sri Mulyani sebut penerimaan meningkat.
Penulis: Miftah Salis
Editor: Fathul Amanah
TRIBUNNEWS.COM- Indonesia secara resmi berhasil menguasai 51 persen saham Freeport melalui PT Inalum.
Presiden Jokowi menyebut momen pengalihan saham ini merupakan momen bersejarah sejak Freeport beroperasi tahun 1973.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pendapatan negara akan lebih besar atau meningkat dari pengalihan ini.
Pada Jumat (21/12/2018), Presiden Joko Widodo menerima laporan resmi dari sejumlah menteri terkait pengalihan saham tersebut.
"Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018) dikutip dari Kompas.com.
Jokowi juga menyebut kepemilikan ini akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Melalui kepemilikan mayoritas saham tersebut, Jokowi menyebut jika pendapatan negara akan meningkat.
Baca: Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Tony Wenas Jadi Bos Baru
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani memastikan kepemilikan mayoritas saham ini akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Sri Mulyani juga menjelaskan pemasukan negara akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya berapapun harga tembaga atau emas.
Saat ini status operasi Freeport adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan lagi Kontrak Karya.
PT Inalum (Persero) secara lunas dan resmi membeli sebagian besar saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Porsi saham PT Inalum menjadi 51,2 persen sementara Freeport McMoran memegang 48 persen saham.
Kepemilikan sebesar 51,2 persen tersebut terdiri dari 41,2 persen untuk PT Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.
Pengalihan saham secara resmi ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.
(Tribunnews.com/Miftah)
