TRIBUNNEWS.COM - Kabar tujuh kontainer yang berisi surat surat suara tercoblos heboh beredar di sosial media sejak Selasa (2/1/2019).

KPU membantah kabar hoaks yang beredar tersebut.

Hal ini disampaikan setelah KPU mengadakan pertemudan dengan Bea Cukai Tanjung Priok, Rabu (3/1/2019).

Beberapa pihak turut mempertanyakan kebeneran kabar tersebut termasuk Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief.

Berikut ini fakta dan tanggapan mengenai surat suara tercoblos tujuh kontainer dihimpun Tribunnews.com dari Kompas.com, Kamis (3/1/2019).

Baca: Andi Arief Bantah Sebar Hoax 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos

1. Beredarnya kabar surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer

Kabar mengenai surat suara yang telah tercoblos sebanyak tujuh kontainer mulai beredar sejak Selasa (2/1/2019).

Menurut informasi yang beredar, tujuh kontainer tersebut datang dari China.

Informasi yang beredar juga menyebut bahwa masing-masing kontainer berisi 10 juta lembar surat suara dan satu kontainer telah dibuka.

Selain itu, surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

Kabar lain menyebut bahwa kontainer tersebut ditemukan oleh TNI AL kemudian KPU menyitanya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman di kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Kabar mengenai surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer ramai diperbincangkan di media sosial.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief juga sempat menyampaikan kabar tersebut.

Melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief__, Andi berkicau, "mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar", ditulis pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019).

Namun saat ini cuitan tersebut telah dihapus.

2. KPU pastikan hoaks

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memastikan bahwa kabar adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilihan presiden yang sudah dicoblos adalah hoaks.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman etelah melakukan pengecekan berkas bersama Bawaslu dan Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita tujuh kontainer tersebut, itu tidak benar," kata Arief di kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (3/1/2019) dini hari.

Arief menegaskan, seluruh berita yang beredar adalah kabar bohong alias hoaks.

"Jadi semua berita itu bohong," tandas dia.

3. KPU akan laporkan penyebar hoaks

KPU akan melaporkan pihak penyebar hoaks surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer ke pihak berwajib.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Ia meminta aparat kepolisian untuk melacak dan menangkap penyebar hoaks tersebut.

"Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk melacak dan mencari siapa yang menyebarkan dan membuat rekaman suara ini, termasuk siapa yang menulis. Jadi ada capture tulisan yang memuat tentang berita bohong ini," kata Arief di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam.

"Jadi orang-orang yang mengganggu pemilu kita, yang mendelegitimasi pemilu kita harus ditangkap, kami akan lawan," tambahnya Arief.

Hal serupa juga disampaikan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra.

"Rencananya ke Mabes Polri, tadi sudah dilaporkan ke Cyber Crime Mabes Polri," kata Ilham Saputra, seperti dikutip dari Kompas.com dari Antara, Kamis (3/1/2019).

Baca: KPU: Kabar 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Hoaks

4. Timses Jokowi pertimbangkan laporkan Andi Arief

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk melaporkan politisi Partai Demokrat Andi Arief terkait informasi adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

"TKN akan mempertimbangkan untuk membawa kasus penyebaran hoaks yang diduga dilakukan oleh Andi Arief ini ke ranah hukum," ujar Arsul ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Namun, pihaknya tidak akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum apabila ada permintaan maaf dari Andi Arief.

"Jadi kami kaji, kecuali yang bersangkutan secara terbuka meminta maaf dan mengakui perbuatan menyebarkan hoaks tersebut," tambah Arsul.

5. Tanggapan Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, turut memberikan tanggapan mengenai Andi Arief yang mengunggah twit mengenai kabar surat suara tercoblos.

Menurut Ferdinand hal tersebut bukan termasuk penyebaran hoaks.

Ia mengatakan jika cuitan Andi Arief justru meminta supaya kabar tersebut dicari kebenarannya.

"Andi Arief dalam twit-nya, saya baca justru mempertanyakan dan minta dicek supaya tidak menjadi hoaks. Twit Andi Arief itu bentuk penyampaian kewaspadaan, bentuk peringatan dini yang memiliki semangat menjaga demokrasi," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Ferdinand menganggap cuitan tersebut dapat mencegah isu yang beredar menjadi liar.

Ia juga menambahkan jika cuitan Andi Arief justru menyelamatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

"Justru TKN Jokowi-Ma'ruf harus melihat apa yang disampaikan Andi Arief itu untuk menyelamatkan mereka dari fitnah," ujar Ferdinand, Kamis (3/1/2019).

"Nah twit Andi itu justru menjernihkan masalah sehingga Jokowi tidak terkena fitnah dan dugaan-dugaan yang tidak benar," ungkapnya.

"Bukan untuk fitnah tapi menjernihkan isu yang beredar luas," kata Ferdinand.

6. Hoaks surat suara tercoblos dinilai sebagai bentuk teror

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, hoaks yang menyebutkan ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos merupakan bentuk teror terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Beredarnya kabar hoaks atau kabar bohong yang menyebutkan ada tujuh kontainer surat suara yang tercoblos patut diduga sebagai teror untuk pemilu. Polisi harus segera bertindak untuk mengungkap apakah ada niatan untuk mengacaukan ataupun menggagalkan pemilu dibalik menyebarnya informasi sesat tersebut," ujar Achmad Baidowi, yang biasa disapa Awi, melalui keterangan tertulis, Kamis (3/1/2019).

Hingga saat ini KPU belum melakukan produksi surat suara.

Rencananya produksi surat suara akan dilakukan pada pertengahan Januari 2019.

(Tribunnews.com/Miftah)