Sutopo Bagikan Undangan Pelantikan Kepala BNPB pada Rabu Besok, Letjen Doni Monardo Bakal Dilantik?
Setelah sempat tertunda, pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru bakal dilakukan pada Rabu (9/1/2019) besok.
Penulis: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Setelah sempat tertunda, pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru bakal dilakukan pada Rabu (9/1/2019) besok di Istana Negara.
Kepastian pelantikan kepala BNPB itu diketahui dari postingan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di akun twitternya, @sutopo_PN, Selasa (8/1/2019).
Sutopo mengunggah foto undangan pelantikan kepala BNPB.
Pelantikan kepala BNPB oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan berlangsung pukul 09.00 WIB di Istana Negara Rabu besok.
Meski mempublikasikan undangan pelantikan kepala BNPB, Sutopo tidak mengungkap siapa sosok yang bakal dilantik sebagai kepala BNPB.
"Presiden rencana akan melantik Kepala BNPB yang baru di Istana Negara pada 9/1/2019 pukul 09.00 WIB.
Tantangan penanggulangan bencana makin berat karena bencana meningkat.
Semoga selalu mendapatkan ridlo dari Allah SWT dalam penanggulangan bencana." tulisnya.
Adapun sebelumnya, Jokowi sudah menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjend Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menggantikan Willem Rampangilei.
Baca: Sutopo : Tak Masalah Jika Kepala BNPB Baru Berlatar Belakang Militer
Namun, pelantikan Doni Monardo yang dijadwalkan pada Rabu (2/1/2019) kemudian ditunda.
Belum diketahui apakah kepala BNPB yang dilantik Rabu besok adalah Doni Monardo.
Karier Letjend Doni Monardo
Dikutip dari wikipedia, Letjen TNI Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963.
Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 ini berpengalaman dalam bidang infanteri.
Penempatan pertama langsung pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998.
Selama di Kopassus dia pernah ditugaskan ke Timor Timur, Aceh dan daerah lainnya.
Pada tahun 1999 hingga 2001, lelaki yang suka kegiatan menembak dan beladiri ini ditugaskan pada Batalyon Raider di Bali.
Kemudian ditarik kembali di Paspampres hingga tahun 2004, lalu mengikuti pelatihan counter terrorism yang dilaksanakan di Korea Selatan.
Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Doni ditugaskan di Aceh.
Setahun di sana, dia kembali ditarik ke Jakarta bergabung dengan Paspampres.
Pada tahun 2006 dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau yang lebih dikenal dengan Kostrad.
Salah satu program yang hingga kini dikenang masyarakat Makassar adalah penghijauan beberapa kawasan tandus di Sulawesi Selatan termasuk di sekitar Bandara Hasanuddin.
Setelah di Makassar, Doni di promosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010.
Baca: Sutopo: Pelantikan Kepala BNPB Ditunda karena Ada Masalah Administrasi
Selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia ia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia.
Puas di Paspamres, Doni kemudian diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor.
Hanya beberapa bulan menjadi Danrem di Bogor, Doni diberi kepercayaan menjadi Wadanjen Kopassus.
Salah satu tugas yang melambungkan namanya adalah ketika ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia.
Atas keberhasilan itu pangkat Doni dinaikkan setingkat menjadi Brigadir Jenderal.
Pendidikan
SMA Negeri 1 Padang (1981)
Akmil (1985)
Seskoad (1999)
Lemhannas (2012)
Riwayat Jabatan
Danyon-11 Grup-1/Kopassus
Danyonif 900/Raider (1999-2001)
Dandenma Paspampres
Waasops Danpaspampres
Danbrigif Linud 3/Tri Budi Sakti (2008)
Dan Grup A Paspampres (2008-2010)
Danrem 061/Surya Kencana (2010-2011)
Wadanjen Kopassus (2011-2012)
Danpaspampres (2012-2014)
Danjen Kopassus (2014-2015)
Pangdam XVI/Pattimura (2015-2017)
Pangdam III/Siliwangi (2017-2018)
Sesjen Wantannas (2018-Sekarang)
(Tribunnews.com/Daryono)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.