7 Fakta Polemik Pidato Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019 yang Tuai Tanggapan dari Sejumlah Pihak

TRIBUNNEWS.COM - Jelang debat perdana Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019), calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menggelar Pidato Kebangsaan.

Pidato Kebangsaan ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (14/1/2019).

Jelang debat Pilpres 2019 ini, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan beberapa pernyataan yang mengkritik pemerintahan saat ini.

Pernyataan-pernyataan tersebut justru tuai polemik dari beberapa pihak

Berikut Ini fakta-fakta polemik pidato Prabowo yang Tribunnews rangkum dari berbagai pihak:

1. Prabowo Sebut BUMN Bangkrut

Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi bangkrut.

Baca: Poin-Poin Tanggapan Pengamat dan Pakar Soal Pidato Indonesia Menang Prabowo Subianto

"Negara yang membiarkan BUMN kita, Pertamina, Garuda, sekarang dalam keadaan kalau bisa dibilang ya bangkrut," kata Prabowo seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Prabowo menyebut sejumlah BUMN bangkrut karena utangnya sudah menumpuk.

Menurut Prabowo, setiap tahun banyak BUMN yang kondisi keuangannya merugi.

"Pertamina, PLN Krakatau Steel, sekarang utangnya mengerikan. Kalau ada BUMN yang untung, untungnya pun tak seberapa," kata dia.

Baca: Hasto Kristiyanto: Pidato Prabowo Semalam Menyerang dan Menihilkan Prestasi Jokowi-JK

Prabowo berjanji jika dirinya dan Sandiaga Uno mendapatkan mandat dari rakyat, Prabowo akan mengubah kondisi tersebut.

Dirinya akan melunasi secara perlahan-lahan utang pemerintah dan BUMN.

"Visi misi kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia harus menang. Kita tak boleh jadi bangsa yang kalah. Yang minta-minta. Utang-utang terus. Kami tidak mau jadi bangsa yang tak mampu bela rakyatnya sendiri," kata dia.

2. Prabowo Berjanji Naikkan Gaji Penegak Hukum

Selain melunasi utang pemerintah dan BUMN, Prabowo juga berjanji akan menaikkan gaji kepada tiga pilar hukum.

Dikutip dari Warta Kota, Calon Presiden nomor urut 02 tersebut akan menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat.

Menurut Prabowo, tiga pilar hukum ini sangat vital bagi keberlangsungan pemerintah Indonesia.

Baca: 6 Fakta Polemik Lagu Jogja Istimewa yang Diubah Pendukung Prabowo, Kill the DJ Resmi Lapor Polisi

"Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia," kata Prabowo.

Selain itu, bila terpilih nanti, Prabowo Subianto juga bakal memfokuskan pekerjaannya untuk memperhatikan kehidupan dan penghasilan seluruh prajurit TNI, kepolisian, dan pemerintah yang berada di daerah terpencil.

3.Prabowo Sebut Gaji Dokter Lebih Kecil dari Tukang Parkir

Prabowo memberikan pernyataan kontroversialnya saat melakukan Pidato Kebangsaan di Jakarta Convention Center, pada Senin (14/1/2019).

Dalam Pidato Kebangsaan tersebut, hadir sejumlah tokoh politik dan pendukung Prabowo Subianto, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Zulkifli Hasan, Titiek Suharto, dan lainnya.

Prabowo menyebut banyak dokter yang saat ini memiliki penghasilan minim.

"Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil," kata Prabowo.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Prabowo berjanji jika dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan memperbaiki keadaan ini jika nantinya memenangi pilpres 2019.

Prabowo yakin dengan menaikkan gaji dokter dan tenaga kesehatan, maka kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.

Baca: Rachmawati hingga AHY, Deretan Elite Politik Tanggapi Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto

"Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan layak," kata dia.

Prabowo juga berjanji akan memperbaiki kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang terus mengalami defisit di era Presiden Joko Widodo.

"Kami akan perbaiki tata kelola BPJS dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas," ungkap Prabowo.

"Kami akan perjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya," kata dia.

Prabowo menilai bahwa BPJS Kesehatan sangat penting dan harus mendapat prioritas utama.

Prabowo mempertanyakan jika sebuah negara tidak mampu menjamin kesehatan rakyatnya, apakah mampu bertahan 1.000 tahun.

"Saudara-saudara sekalian, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, yang tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, dapat bertahan 1.000 tahun?" kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo Subianto menyatakan siap melanjutkan prestasi-prestasi baik yang dilakukan selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

4. Tanggapan Ikatan Dokter Indonesia

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Dr Daeng M. Faqih buka suara terkait pidato calon presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pendapatan dokter lebih rendah dibanding juru parkir.

Mengutip dari Kompas.com Daeng mengaku memang tidak mengetahui berapa pastinya pendapatan yang dihasilkan juru parkir mobil.

Sebab itu, dirinya tidak dapat membandingkan dan memastikan pernyataan Prabowo tersebut.

Meski begitu, Daeng membeberkan bahwa pendapatan dokter umum yang ditugaskan di berbagai daerah masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

"Saya tidak tahu persis berapa pendapatan (juru) parkir. Yang saya tahu dari info yang disampaikan oleh teman-teman dokter di berbagai daerah, masih banyak dokter yang pendapatannya di bawah Rp 3 juta," kata Daeng kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).

Daeng menjelaskan, dokter yang dimaksud adalah dokter umum dan merupakan PNS dengan golongan III A, atau yang masa baktinya di bawah lima sampai 10 tahun.

Pendapatan dokter golongan III A memiliki gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta dan ditambah jasa layanan dari kapitasi BPJS rata-rata sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.

"Jadi total Rp 2,9 juta sampai Rp 3,2 juta atau sekitar Rp 3,4 juta sampai Rp 3,7 juta," imbuhnya.

Jika tidak ada insentif dari Pemerintah Daerah, maka penghasilan dokter kurang dari Rp 3 juta.

5. Tim Jokowi-Ma'aruf Sebut Prabowo Tuduh Aparat Tidak Netral

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto seolah menuduh TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral pada tahun politik.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pidato Prabowo politik berjudul "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Prabowo seperti menuduh TNI, Polri dan intelijen tidak netral. Ini tuduhan serius yang sesungguhnya berbahaya," kata Ace melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).

Baca: Prabowo: Intel Itu Tugasnya Ngintelin Musuh Negara, Bukan Ngintelin Ulama dan Mantan Presiden

Ace mengatakan, kubu Prabowo-Sandi telah menyerang legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan menyebut KPU tidak adil.

Hal tersebut lantaran KPU telah menolak revisi visi-misi tim Prabowo-Sandi.

"Setelah timsesnya menyerang legitimasi dan independensi KPU, Prabowo menyerang netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri," ungkap Ace.

"Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendegitimasi pemilu sebagai cara merespons kekalahan?" kata Ace.

Baca: Prabowo Subianto Paparkan Janji-janji pada Pidatonya, Andi Arief: Kemungkinan Berbohongnya Kecil

Ace mengungkapkan, dengan menyebut KPU dan aparat keamanan dengan curang dan tidak netral, dapat membuat berbahaya proses demokrasi di negara kita.

"Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan, hal ini jelas manuver berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," ujar Ace.

6. Dikritis PKS soal Durasi Pidato Terlalu Lama

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengkritik pidato kebangsaan 'Indonesia Menang' yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut Sohibul, durasi pidato Prabowo terlalu lama.

"Dari sisi waktu, terus terang saya mengkritik, ini terlalu lama," ujar Sohibul usai acara, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam saat mengutip dari Kompas.com.

Prabowo berpidato selama 1 jam 23 menit.

Baca: Pidato Prabowo Gunakan Teleprompter, Intip Bagaimana Cara Kerja Alat Tersebut

Ketua Umum Partai Gerindra itu melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintah serta menyampaikan apa yang akan dilakukannya jika menang dalam Pilpres 2019.

Sohibul mengaku sudah pernah menyampaikan usulan mengenai waktu kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Dia menyarankan durasi pidato Prabowo tidak lebih dari setengah jam.

"Saya sebetulnya sudah bicara kemarin-kemarin dengan Sandi, 'San, jangan sampai ini lebih dari setengah jam.' Tapi Pak Prabowo rupanya memberikan banyak ilustrasi sehingga jadi molor," kata dia.

7. Tanggapan AHY

AHY menegaskan partainya mendukung penuh program tersebut.

"Beruntung saya bisa hadir dalam paparan sekaligus pidato politik dan visi misi Prabowo-Sandi yang sudah kita dengarkan bersama," kata AHY ketika ditemui seusai acara seperti dikutip dari TribunJatim.com.

AHY sepakat dengan Prabowo. Ia menyebut gagasan Prabowo tersebut merupakan realita yang ada di masyarakat selama ini.

"Beliau mengutarakan apa yang dirasakan rakyat hari ini," katanya kepada Tribunjatim.com.

"Program-program beliau menjadi hasil dari diskusi dan dialog bersama elemen masyarakat di tanah air," kata pria pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam tersebut.

Ia menambahkan bahwa Demokrat mengapresiasi sikap Prabowo yang kembali menghidupkan program Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Demokrat, yang juga mantan Presiden dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

(Tribunnews.com/ Umar Agus W)