Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya membuat sejumlah BUMN bangkrut. Ini tanggapan Menteri BUMN dan Dirut Garuda.

TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menggelar Pidato Kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1/2019) lalu.

Dalam Pidato Kebangsaan tersebut, Prabowo Subianto memberikan beberapa pernyataan yang mengkritik pemerintahan saat ini.

Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya membuat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi bangkrut.

"Negara yang membiarkan BUMN kita, Pertamina, Garuda, sekarang dalam keadaan kalau bisa dibilang ya bangkrut," kata Prabowo seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Baca: Bahas Pidato Prabowo, Jokowi Tadi Malam Kumpulkan Menteri di Kompleks Istana Kepresidenan

Prabowo menyebut sejumlah BUMN bangkrut karena utangnya sudah menumpuk.

Menurut Prabowo, setiap tahun banyak BUMN yang kondisi keuangannya merugi.

"Pertamina, PLN Krakatau Steel, sekarang utangnya mengerikan. Kalau ada BUMN yang untung, untungnya pun tak seberapa," kata dia.

Pernyataan tersebut lantas menuai banyak protes dari beberapa kalangan, termasuk Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Baca: Lagu Jogja Istimewa Diganti Lirik untuk Dukung Prabowo, Kill the DJ: Saya Tidak Pernah Beri Izin

Seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Rini Soemarno mempertanyakan data dan bukti ke calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut perusahaan pelat merah akan bangkrut satu per satu.

"Ya buktinya mana? Orang ngomong kan bisa saja, gampang bicara, sekarang lihat bukti buktinya apa?" ucap Rini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution yang meminta tidak main asal tuding terhadap BUMN.

Darmin tidak mengetahui apa dasar ketika ada pihak yang menyebut BUMN akan bangkrut.

Baca: Prabowo Sebut Sragen Krisis Air Bersih, Bupati: Mungkin yang Dimaksud Daerah Berkapur Tak Ada Airnya

"Dasarnya apa, (kalau didasari karena rugi), itu kesimpulan yang terlalu ceroboh," ucap Darmin.

Rini pun kembali menyampaikan, BUMN yang rugi saat ini, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), sedang diupayakan perbaikan keuangannya oleh pemerintah.

Upaya penyehatan keuangan Garuda, kata Rini, dengan melakukan renegosiasi kontak-kontrak lima sampai tujuh tahun yang lalu, dimana nilai kontrak tersebut terlalu mahal.

"Saya yakin kita bisa perbaiki semua. Kita harus menjaga keberlangsungan BUMN-BUMN tersebut, kita punya karyawan yang banyak, karyawan itu juga punya keluarga, kita harus jaga semua. Jadi kalau bicara marilah bicara dengan benar, dengan data yang kuat," papar Rini.

Baca: Jelang Debat Pilpres, Tim Jokowi-Maruf Minta Prabowo Jujur soal Penculikan Aktivis

Selain Menteri Rini Soemarno dan Menteri Darmin Nasution, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Ari Askhara membantah pernyataan Prabowo yang menyebut perusahaannya mengalami kebangkrutan.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Ari mengatakan jika saat ini perseroannya masih tetap beroperasi.

Namun, Ari mengakui Garuda Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan bisnis.

"Garuda Indonesia kalau bangkrut mungkin saya sudah tidak di sini (perusahaan). Kalau dibilang challenging, yes," ujar Ari di Jakarta, Selasa (14/1/2019).

Baca: Prabowo Sebut Gaji Dokter Lebih Kecil dari Gaji Tukang Parkir, Ini Klarifikasi IDI dan Dokter Daerah

Saat ini, ujar Ari, Garuda memang masih merugi.

Namun, kerugian tersebut tak membuat maskapai pelat merah tersebut bangkrut.

"Kami listed company, setiap 3 bulan bisa dilihat laporan keuangannya. Dari 2016 kita rugi Rp 3,6 triliun, per September kemarin rugi sekitar Rp 2 triliunan," kata Ari.

Ari menambahkan, masyarakat bisa memantau langsung kondisi keuangan Garuda Indonesia.

Baca: Kata Tim Jokowi, Ide Prabowo Bentuk Lembaga Tabungan Haji Nasional Menjiplak Malaysia

Sebab, perusahaannya tercatat di pasar modal.

Dengan begitu, perusahaannya wajib memberikan informasi kinerja keuangannya secara berkala kepada publik.

"Garuda Indonesia terbuka, enggak ada yang ditutup-tutupi. Struktur costnya juga kami sampaikan setiap paparan publik," ucap Ari.

(Tribunnews.com/Whiesa)