TRIBUNNEWS.COM - Pembahasan soal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bahasan hangat jelang debat capres Pilpres 2019.

Digelar Kamis (17/1/2019) malam nanti, isu HAM telah menyangkut dua capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sejalan dengan tema debat pertamabertajuk Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Berikut ini adalah fakta-fakta soal penegakan hukum dan HAM jelang debat capres Pilpres 2019 dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber jelang debat pertama capres Pilpres 2019.

Baca: Deretan Fakta KPU Untuk Debat Pilpres 2109, Seragam Batik hingga Soal Yel-Yel

1. Direktur LPI sebut Jokowi-Ma'ruf Amub ajan unggul

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat pertama pada 17 Januari 2019.

Hal itu, kata Boni, nama Prabowo yang masuk dalam daftar salah satu orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM aktivis 98 sebagai pemicunya.

Disisi lain, Jokowi dinilai bersih dari dari beban sejarah.

"Jokowi sendiri juga dalam empat tahun ini belum menyelesaikan juga soal kasus penculikan penghilangan aktivis 1998 atau Trisakti, Semanggi, tetapi kalau dilihat dari figur yang muncul debat kali ini jelas akan menjadi milik pak Jokowi karena pak Jokowi bersih dari dosa sejarah pelanggaran HAM," kata Boni saat diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Diketahui, debat pertama itu nantinya akan mengusung tema terkait dengan Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Boni juga menyebut, yang menjadi tantangan Prabowo adalah apakah mampu menjawab pertanyaan untuk mengusut tuntas masalah HAM yang diduga melibatkan dirinya.

Disatu sisi, Jokowi juga akan untuk mengungkap kasus yang tak kunjung selesai seperti penyelesaian kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Ini akan dibutuhkan ketegasan pak Jokowi misalnya apakah pak Jokowi mampu sampai Oktober (masa jabatannya) bisa mengumumkan terbentuknya tim investigasi gabungan untuk mengusut tuntas kasus penghilangan aktivis kasus 98 seperti yang dilakukan kemarin kepolisian membentuk tim investigasi gabungan untuk kasus Novel Basweean," ungkap Boni.

"Dan kita berharap pak Jokowi punya komitmen kuat untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat kasus masa lalu," tambahnya.

Untuk itu, Boni menyarankan agar Prabowo agar membuka ke publik dan menyatakan mampu menuntaskan kasus yang ada tersebut.

"Saya kira ini tentang seberapa cerdas pak prabowo menjelaskan persoalan di sekitar 98 bahwa ada nama lain di sekitar pak Jokowi terseret kasus yang sama ini akan membuat debat itu akan dinamis tapi publik akan menunggu konsep bernegara bagaimana capres bicara penegakan HAM secara konseptual dan konkret," jelas Boni.

2. Boni Hargens: Suara Swing Voter Akan Beralih ke Jokowi

Boni Hargens menilai debat Capres-Cawapres akan menjadi ajang merebut suara bagi pemilih milenial atau swing voter.

Boni menyebut, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga akan menghadapi tantangan menjawab soal kasus penegakan Hukum dan HAM.

Boni menyebut, suara milenial akan cenderung memilih Jokowi atau meninggalkan Prabowo.

Hal itu lantaran, Prabowo memiliki beban sejarah masa lalu terkait pelanggaran HAM.

"Untuk pemilih rasional pemilih milenial atau sewing voter mereka akan melihat pak Prabowo track record rekam jejak yang ada, tentu mereka akan berpikir dua kali untuk membuat pilihan mendukung atau tidak dan saya lebih melihat ada kecendrungan nanti pemilih rasional akan meninggalkan prabowo," kata Boni saat diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Lebih lanjut, Boni menuding Prabowo juga mendapat dukungan dari organisasi masyarakat (Ormas) garis keras yang bisa menggerus dukungan dari kelompok milenial.

"Apalagi saat ini beliau didukung oleh ormas garis keras yang kita yakini kalau terpilih akan bisa mengambil alih peran polisi, dimana FPI dimana HTI nanti kalo Prabowo menang tentu mereka akan masuk pada ruang kekuasaan," jelas Boni.

Boni juga mempertanyakan, ketika hal tersebut terjadi apakah polisi mampu untuk menertibkan ormas yang dinilai telah melanggar aturan.

Seperti melakukan persekusi kepada suatu kelompok.

"Maka tantangan pak Prabowo ketika nanti adalah meyakinkan kita bahwa kebebasan sipil dan hak politik itu akan terjamin ini tidak mudah," tutup Boni.

3. BPN: Prabowo anggap biasa soal HAM

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani mengatakan pasangan capres-cawapresnya akan menganggap biasa pertanyaan soal HAM yang diajukan Jokowi-Ma'ruf.

Pihaknya tidak menganggap pertanyaan soal HAM merupakan serangan kepada Prabowo.

"Apapun pertanyaan dari pak Jokowi dan kiai Ma'ruf, kami menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, kami tak merasa itu diserang atau dituduh karena menganggap kalau Jokowi menanyakan apa itu HAM, menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan yang pak Jokowi menganggap ingin tahu lebih dalam tentang persoalan itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sebaliknya menurut Muzani, Jokowi-Ma'ruf juga harus menganggap pertanyaan yang diajukan Prabowo-Sandi tidak dianggap serangan. Melainkan sebagai bagian Prabowo-Sandi untuk menggali persoalan.

"Saya kira pak Jokowi juga harus menganggap apapun pertanyaan dari pak Prabowo bagian dari upaya menggali pemikiran-pemikiran pak Jokowi, pandangan-pandangan pak Jokowi tentang masalah yang ditanya pak Prabowo," katanya.

Untuk diketahui dalam debat nanti ada dua tipe pertanyaan yang akan disampaikan kepada pasangan calon. Pertama yakni pertanyaan terbuka yang disampaikan panelis kepada Paslon.

Pertanyaan terbuka tersebut kisi-kisinya telah disampaikan KPU kepada pasangan calon. Selain itu ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tersebut disampaikan pasangan calon kepada pasangan lainnya.

Muzani mengatakan dalam debat nanti, Prabowo-Sandi juga akan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan bila terpilih nanti. Salah satunya program-program di bidang hukum dan terorisme.

4. Pengamat sebut HAM hantui Prabowo

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kembali ramai di perbincangan jelang debat pertama capres-cawapres pada Kamis, 17 Januari 2019.

Hal ini lantaran penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum juga selesai dan tidak ada peradilan khusus menyelesaikan masalah ini.

Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, dari ramainya perbincangan soal pelanggaran HAM, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto paling dirugikan atas isu tersebut.

"2014 ketika Prabowo maju, isu HAM muncul, sekarang muncul lagi. Jadi ini (isu HAM) hantu bagi Prabowo, karena tidak ada peradilan khusus menyelasikan kasus HAM. Ini persoalan," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Ujang mengatakan, Pilpres 2019 seperti pertandingan ulang antara Joko Widodo dan Prabowo pada Pilpres 2014.

Menurut Ujang, baik Jokowi maupun Prabowo pasti sudah punya pemilih loyang masing-masing.

Namun, banyak juga masyarakat yang belum menentukan pilihan dalam Pilpres 2019.

"Capres mana yang bisa menarik perhatian masyarakat yang belum menentukan pilihan. Kedua pasangan sama-sama punya peluang merebut suara kelompok ini. Tapi kalau isu HAM terus bergulir, akan sulit bagi Prabowo dalam menaikkan elektabilitasnya," kata Ujang.

"Ini akan jadi beban masa lalu, sekarang, dan masa depan kalau tidak tuntas," tambahnya.

Sementara, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, masalah penuntasan kasus HAM merupakan warisan pemerintahan sebelum Jokowi.

"Selama 10 tahun ada kemandegan penyelesaian kasus kemanusiaan masa lalu," katanya.

Namun, pada tahun 2014, Presiden Jokowi berkomitmen menyelesai an kasus HAM masa lalu.

"Tapi ketika ada simposium 1965, justru berlangsung simposium tandingan. Sehingga inisiatif itu diserang isu komunisme," tegas Wahyudi.

5. Natalius Pigai: masalah HAM sandera Jokowi

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai masalah HAM dalam debat Pilpres 2019 justruakan menyandera Jokowi, ketimbang Prabowo Subianto

Alasannya menurut Pigai, Jokowi tidak bisa menyelesaikan sejumlah persoalan HAM di masa lalu.

"Kalau saya lihat (debat) nanti justru Jokowi yang bakalan tersandera," ujar Pigai di Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Selain itu, menurut Pigai dalam empat tahun terakhir ini ada sejumlah gesekan yang menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap HAM.

Mulai dari isu suku, hingga isu mayoritas dan minoritas.

"4 tahun terakhir ini bahwa adanya gesekan, adanya instabilitas sosial, adanya perjuangan mencari keadilan oleh komunitas-komunitas tertentu, adanya isu tentang SARA, mayoritas dan minoritas. Adanya isu tentang suku yang jawa luar jawa," katanya.

Situasi tersebut menurut Pigai menunjukan bahwa negara tidak mampu memastikan perlindungan terhadap HAM warganya.

Hal itu bisa menjadi celah bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk menanyakannya kepada Jokowi.

"Karena itu sejak 2014 sampai sekarang sudah dipastikan bahwa seorang pemimpin tidak mampu mengeliminir, memastikan perlindungan terhadap warga negara di Indonesia," katanya.

Hal itu menurut Pigai berbeda dengan Prabowo Subianto. Prabowo memang terus diserang masalah HAM kasus 98 lalu.

Namun, Prabowo bukan orang yang paling bertanggung jawab.

Selain itu menurutnya, Prabowo telah melewati serangan persoalan HAM tersebut pada Pilpres 2014 lalu.

6. Rencana Jokowi

Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) akan menjawab persoalan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga saat ini belum juga tuntas penyelesaiannya.

Diketahui pada 18 Januari 2019, menjadi hari 12 tahun peringatan Aksi Kamisan yang ke-570. Aksi tersebut menjadi upaya mendorong pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasu HAM yang ada di Tanah Air.

Jokowi pun ketika ditanya soal tersebut, akan segera menjawab dalam debat pertama capres-cawapres pada esok hari.

"Ya besok kan termasuk masalah HAM ada," ucap Jokowi di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Selain soal HAM, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menjawab dan menjelaskan kasus teror penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini pelakunya belum terungkap.

Termasuk juga teror yang baru-baru ini menyerang dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

"Nanti kita jawab juga besok," ucapnya.

Debat pertama capres-cawapres pada besok hari, 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Pada sesi pertama debat, ada dua orang yang KPU tunjuk sebagai moderator. Mereka adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.

(Tribunnews.com/Chrysnha)