Viral Video Agum Gumelar Ceritakan Soal Pelanggaran HAM Prabowo, Sejumlah Pihak Beri Tanggapan
Sebuah video Agum Gumelar menceritakan soal pelanggaran HAM Prabowo viral di media sosial. Sejumlah pihak memberikan tanggapan.
Penulis: Miftah Salis
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi
Sebuah video Agum Gumelar menceritakan soal pelanggaran HAM Prabowo viral di media sosial. Sejumlah pihak memberikan tanggapan.
TRIBUNNEWS.COM- Sebuah video menjadi viral di media sosial Facebook mengenai pelanggaran HAM 1998.
Purnawirawan Agum Gumelar menceritakan detail pelanggaran HAM yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Video viral tersebut dibagikan oleh pengguna Ulin Ni'am Yusron pada Minggu (10/3/2019).
Pada video berdurasi sembilan menit tersebut Agum Gumelar tengah duduk mengenakan baju putih sembari bercerita kepada audiens mengenai kejadian 1998.
Pantauan Tribunnews, video tersebut telah ditonton sebanyak 28 ribu kali.
Baca: Wiranto Sebut Sumpah Pocong, Haris Azhar : Apa Pantas Dia Jadi Menko?
Baca: Kabar Terbaru Polemik Dalang Kerusuhan 98: Tanggapan Komnas HAM, Kivlan Zen Tantang Balik Wiranto
Agum bercerita saat itu dia menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Termasuk mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjabat sebagai anggota.
Agum menjelaskan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ditugaskan untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat oleh Prabowo.
"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," kata Agum.
Agum kembali menceritakan hasil dari pemeriksaan tersebut Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat.
Agum yang juga mantan Danjen Kopassus mengaku melakukan pendekatan terhadap mantan anak buahnya yang berada di Tim Mawar yang disebut melakukan penculikan.
Melalui Tim Mawar tersebut Agum mengatakan dirinya mengetahui bagaimana mati dan dibuangnya orang-orang tersebut.
"Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul," kata Agum.
Hasil pemeriksaan dan temuan tersebut membuat DKP memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI.
"Dengan kesalahan terbukti, direkomendasikan agar yang bersangkutan dari dinas militer," tambah Agum.
Menanggapi video yang viral tersebut, sejumlah pihak memberikan tanggapan.
Berikut ini tanggapan sejumlah pihak dikutip dari berbagai sumber.
1. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi
Sekretaris BPN, Hanafi Rais, memberikan tanggapan terkait video viral pernyataan Agum Gumelar.
Menurutnya, isu tersebut merupakan hidangan basi yang disuguhkan kembali kepada masyarakat.
"Kalau mau menyuguhkan hidangan pada masyarakat, berilah hidangan yang segar. Jangan yang basi, kalau yang basi nanti malah muntah," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019) dikutip dari Kompas.com.
Hanafi menilai jika isu tersebut tak seharusnya diangkat kembali.
Baca: Tantangan Wiranto Sumpah Pocong kepada Kivlan Zein dan Prabowo, Gerindra Bilang Tak Elok
Baca: Polemik soal Peristiwa 1998, Komnas HAM Tawarkan 3 Cara kepada Wiranto dan Kivlan Zein
Mengetahui Prabowo sempat digandeng Megawati menjadi cawapresnya pada Pemilu 2009.
"Kalau memang itu masalahnya, Pak Prabowo juga dulu pernah jadi cawapreanya Bu Megawati. Jadi sebenarnya sudah enggak ada masalah lagi soal itu," kata dia.
2. Mantan Kepala Staf Umum TNI Johannes Suryo Prabowo
Mantan Kepala Staf Umum TNI Johannes Suryo Prabowo juga memberikan komentar terkait pernyataan Agum Gumelar.
Menurutnya, pernyataan Agum yang tanpa menunjukkan fakta dan bukti merupakan sebuah fitnah dan pencemaran nama baik.
Hal tersebut ia sampaikan di akun pribadi Twitternya @marierteman.
“..... saya tahu bagaimana matinya orang-orang (yg diculik) itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," Kata Agum Gumelar.
Tanpa menunjukkan fakta dan bukti, ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah pada Prabowo.
Ayo buktikan pak!," tulis Suryo menaggapi sebuah artikel.
Suryo juga menilai Agum Gumelar belum membaca hasil penyelidikan TGPF bersama Komnas HAM, pemerintah serta militer.
"Mungkin yth bpk Agum Gumelar blm mbaca hasil penyelidikan TGPF bersama Komnas HAM pemerintah dan juga militer ini,
yg menyimpulkan bhw @prabowo tidak terkait dengan yg dituduhkan dlm penculikan aktivis dan kasus kerusuhan ‘98," tulis Suryo.
3. Aktivis HAM Haris Azhar
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar juga buka suara mengenai pernyataan Wiranto.
Haris melalui akun Twitternya @haris_azhar, mempertanyakan mengapa Agum Gumelar tidak melapor kepada Jokowi terkait keberadaan korban hilang kasus 1998.
Haris heran mengapa korban tidak dicari keberadaaanya.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan isu yang diangkat menjelang Pilpres namun akan hilang setelahnya.
"Agum Gumelar bicara lagi soal Prabowo. Katanya tahu dimana korban penghilangan orang. Lah kok tidak kasih tahu Presiden? knp tdk minta dicari? kenapa baru bicara skrg? hampir mirip 2014, Agum, Wiranto, 'buka' catatan jelang nyoblos. Habis itu gelap," tulisnya.
(Tribunnews.com/Miftah)