TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film berjudul 'Soekarno' garapan sutradara Hanung Bramantyo terus menuai kontroversi. Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Nasional Indonesia Jakarta Raya (PD PA GMNI Jaya) bahkan menyebut film 'Soekarno' lebih pantas disebut sinetron.

Ketua PD PA GMNI JAYA, Dwi Rio Sambodo, mengatakan dalam film tersebut banyak fakta sejarah yang diabaikan. Bahkan menurutnya ada sejarawan yang sampai tertawa setelah menonton film tersebut.

"Penilaian saya, film ini tidak pantas disebut film sejarah, melainkan sinetron dengan menggunakan nama tokoh sejarah saja. Fakta-fakta sejarah diabaikan, tapi ada bagian berupa khayalan. Seorang sejarawan sempat tertawa ngakak, dan menganjurkan nonton lagi agar semakin tahu kekeliruannya," cetus Rio dalam pernyataan resminya, Sabtu (28/12/2013).

Menurut pria yang juga politisi PDI Perjuangan itu, tidak hanya penggambaran tokoh Soekarno yang keliru, namun juga tokoh Radjiman, Kartosuwiryo, dan BPUPKI.

"Kekeliruan paling mencolok adalah tulisan Marhaenisme pada spanduk yang diusung oleh massa dalam rapat umum PNI. Padahal waktu itu PNI belum berazas marhaenisme tetapi self help. Yang pertama kali menggunakan istilah Marhaenisme adalah Partindo," ungkapnya.

"Gambar lambang PNI yang dipasang adalah lambang PNI Front Marhaenis, yang baru muncul tahun 1950-an. Sedangkan lambang PNI sebelum Indonesia merdeka adalah Kepala Banteng dalam lingkaran," tambahnya.

Rio pun turut menyoroti adegan teror oleh pemuda kepada Bung Karno jelang proklamasi. Ia menegaskan adegan tersebut benar-benar khayalan.

"Mau cari perkara dengan Barisan Pelopor anak buah Dr Muwardi dan Soediro? Soediro Wakil Pimpinan Barisan Pelopor itu Sespri Bung Karno pada zaman Jepang. Ia memimpin Pasukan Berani Mati yang terdiri dari para jagoan, guru silat, pendekar-pendekar yang jadi pengawal Bung Karno. Jadi kalau dianggap film sejarah jelas ngawur," tegasnya.