Pihak Saipul Jamil Keberatan BAP yang Dicabut Tak JPU Masukkan Dalam Tanggapan
Pihak Saipul Jamil memang mencabut BAP pertama yang berisi pengakuan sang artis soal insiden 'hap' tersebut.
Penulis: Regina Kunthi Rosary
Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil terhadap anak di bawah umur telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Utara), Senin (9/5/2016).
Sidang tersebut beragendakan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap eksepsi pihak Ipul yang telah diajukan pada sidang sebelumnya.
Asikin Hasan selaku kuasa hukum Ipul menilai tanggapan JPU sungguh standar.
"Tanggapan jaksa atas eksepsi kami standar. Menurut jaksa, berita acara dakwaan yang dituduhkan kepada Saipul sudah sesuai," ujar Asikin usai sidang.
Lantaran tanggapan JPU dinilai standar, Asikin pun mengaku keberatan.
"Tanggapan kami keberatan karena mereka bilang delik aduan mereka sudah sesuai KUHP, tidak ada yang bertentangan dengan KUHP. Tapi, menurut kami itu bertentangan dgn KUHP. Ada BAP yang dicabut, tapi mereka tidak memasukkan itu," papar Asikin.
Pada persidangan pekan lalu, Selasa (3/5/2016), terdapat dua pokok bantahan yang dikemukakan pihak Ipul. Pertama, mengenai tuduhan pemalsuan usia korban DS.
"Bantahan pertama terkait dengan usia sekolah dan tanggal kelahiran DS, sebagaimana objek perkara yang telah kami laporkan ke Polda Metro Jaya," tutur Kasman Sangaji selaku kuasa hukum Ipul usai sidang eksepsi tersebut.
Kedua, terkait tidak didampinginya Ipul oleh tim kuasa hukum yang ditunjuk sendiri saat pertama kali ditangkap dan diinterogasi polisi.
"Lalu, terkait posisi Saipul Jamil saat pertama kali ditahan dan diperiksa di kepolisian tidak didampingi kuasa hukum yang ditunjuk sendiri berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP," lanjut Kasman.