TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski penonton film mengalami peningkatan tajam dan produksi Film Indonesia meningkat. Namun ternyata film Indonesia belum menjadi tuan rumah di Negeri sendiri.

Hal tersebut terungkap saat Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerja bareng Forum Wartawan Hiburan (Forwan) menggelar Seminar Film dengan mengusung tema 'Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri dan Tamu Mulia di Negeri Lain'.

Seminar menghadirkan Djohny Syafruddin ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Dian Srinursih Kepala Perijinan dan Pengendalian Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Yani Ketua Lembaga Sensor Film, Ody Mulya Hidayat (Produser Max Picture), Yan Wijaya Pengamat Film, Dimas Supriyanto (Wartawan senior), Nini Suny dan Didang Prajasasmita (Wartawan senior/Forwan) sebagai pembicara.

Menurut pengamat Film Yan Wijaya, Film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri, semua itu karena dominasi film asing masih kuat.

"Pada periode tahun 2018 saja, film asing khususnya dari Hollywood, India masing menguasai pasar film Indonesia. Dengan Raihan penonton film Dilan yang mencapai angka 5 juta kita sudah bangga, padahal secara penghasilan dengan jumlah penonton yang sama film Marvel pengahsilanya lebih besar ketimbang dengan Dilan," papar Yan.

Sementara Djonny Syafruddin selaku pengusaha Bioskop, berharap pemerintah segera menurun dan menyeragamkan nilai pajak tonton hingga sepuluh persen.

"Kalau bioskop bisa tumbuh di daerah-daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga sepuluh persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia," tutur DJohny.

Selain pajak tontonan yang masih tinggi Djohny juga menyoroti tingginya tarif dasar listrik untuk film.

"Mestinya pemerintah juga memberlakukan tarif khusus untuk bioskop, karena tarif yang ada sekarang masih terlalu tinggi," kata Djohny.