TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wawancara kursi kosong Najwa Shihab berbuntut laporan polisi. Sayang laporan ini ditolak. Begini sikap Nana sang jurnalis.

Tim Relawan Jokowi Bersatu mendatangi melaporkan Najwa Shihab karena wawancara ini dianggap telah mendiskreditkan Presiden Jokowi.

Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan Najwa, karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.

Relawan Jokowi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2030).

Namun, laporan Tim Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020) tidak diterima pihak kepolisian.

Sebab, apa yang mereka laporkan disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam kode etik pers atau UU Pers.

Karenanya, Tim Relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers, sebelum membuat laporan polisi.

Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto mengatakan pihaknya sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Selasa pagi.

"Tapi laporan belum diterima, karena mesti koordinasi dengan Dewan Pers dahulu," kata Silvia kepada Wartakotalive, Selasa (6/10/2020).

Karenanya, kata Silvia, pihaknya Selasa siang mendatangi Dewan Pers.

"Saya sudah di Dewan Pers dan akan berkoordinasi dulu, sebelum menentukan nantinya untuk membuat laporan polisi," terang Silvia.

Silvia berjanji akan menyampaikan apa hasil koordinasi pihaknya dengan Dewan Pers.

Dari koordinasi itu akan ditentukan apakah laporan polisi atas aksi Najwa Shihab, bisa dilakukan atau tidak.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi melaporkan wartawan senior Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Baca: Dipolisikan Relawan Jokowi Terkait Wawancara Kursi Kosong, Najwa Shihab Angkat Bicara

Baca: Tak Setuju Najwa Shihab Dilaporkan ke Polisi, Seknas Jokowi: Najwa itu Pekerjaannya Kritikus

Alasannya, alumnus Universitas Indonesia (UI) itu dinilai melukai perasaan pendukung Jokowi.

Silvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia.

Para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela Presiden."

"Karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Silvia mengatakan, pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.

Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.

"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi."

"Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri."

"Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.

Dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.

"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru."

"Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," jelasnya.

Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkam somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut.

Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.

Baca: Najwa Shihab Dipolisikan Relawan Jokowi, Fadli Zon : Ide Brilian Najwa, Demokrasi Macam Apa?

Baca: Dikhwatirkan Tingkatkan Angka Kematian, Perhimpunan Dokter Tolak Permenkes Terawan Soal Radiologi

Respon Najwa Shihab
Nana, ajwa Shihab merespons kabar dirinya yang dipolisikan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, @najwashihab Selasa (6/10/2020) Najwa mengaku baru mengetahui soal pelaporan itu dari teman-teman media.

Ia pun mengaku belum mengetahui atas dasar apa pelaporan itu dituduhkan, demikian juga dengan pasalnya.

Najwa pun sempat mendengar, jika pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta untuk membawa persoalan ini ke Dewan Pers.
Dirinya mengaku siap jika memang dibutuhkan keterangan jika diperiksa suatu saat nanti.

Ada banyak faktor pendorong yang membuat Najwa berani menayangkan kursi kosong.

Satu diantaranya tentang niat mengundang pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi.

Najwa juga memberikan contoh dimana treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.

Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012.

Berikut klarifikasinya

"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.

Awal Masalah

Sebelumnya, jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab mengaku sudah berulang kali mengundang secara resmi Menkes Terawan untuk menjadi tamu dalam acara Mata Najwa yang ia pandu.

Dilansir Kompas.com, undangan tersebut sudah disampaikan Najwa jauh sebelum dibuatnya video Mata Najwa edisi "Menanti Terawan" di media sosial.

"Hampir tiap minggu selalu kirim undangan. Tiap episode soal pandemi," kata Najwa kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Najwa mengatakan, undangan yang ia sampaikan tidak selalu direspons oleh pihak Menkes.

Sekalinya dijawab, pihak Menkes mengaku tidak bisa hadir dengan alasan padatnya jadwal.

"Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan," ujar dia.

Akan tetapi setelah pihak Mata Najwa menawarkan untuk wawancara menyesuaikan jadwal Menkes Terawan, kembali tidak ada jawaban lanjutan dari pihak Menkes.

"Tapi, tiap minggu kami selalu kirim undangan untuk mengingatkan," ujar Najwa.

Profil Najwa Shihab
Najwa Shihab adalah mantan pembawa acara berita di Metro TV.

Ia pernah dipercaya sebagai anchor program Metro Hari Ini hingga Mata Najwa

Najwa Shihab lahir di Makassar pada 16 September 1977.

Najwa Shihab merupakan putri kedua dari pasangan suami istri Prof Dr H Quraish Shihab dan Hj Fatmawati Assegaf.

Najwa Shihab memiliki empat orang saudara, yaitu Nasywa Shihab, Nahla Shihab, Najla Shihab, dan Ahmad Shihab.

Pada 1997, ketika usianya masih 20 tahun, Najwa Shihab menikah dengan seniornya yang bertemu di UI, Ibrahim Sjarief Assegaf.

Dari pernikahan tersebut, Najwa Shihab dikaruniai dua orang anak, Izzat Ibrahim Assegaf dan Namiyah.

Najwa Shihab menghabiskan masa kecilnya di Makassar, sebelum akhirnya pindah ke Jakarta ketika usianya menginjak remaja.

Najwa Shihab mengenyam bangku TK di TK Al-Quran Makassar sebelum masuk ke sekolah dasar pada 1984.

Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah hingga lulus pada 1990.

Najwa Shihab kemudian melanjutkan sekolahnya di Jakarta, yaitu di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan sampai 1993.

Lulus dari SMP, Najwa Shihab melanjutkan ke SMA Negeri 6 Jakarta.

Ketika kelas dua SMA, Najwa Shihab mengikuti program pertukaran pelajar bernama AFS yang dikelola oleh Yayasan Bina Antarbudaya.

Najwa Shihab kemudian terpilih sebagai siswa yang diberangkatkan ke Amerika selama satu tahun.

Lulus dari SMA, Najwa Shihab kemudian memilih untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Mengambil jurusan Ilmu Hukum, Najwa Shihab berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 2000.

Najwa Shihab mendapat beasiswa Australian Leadership Award dari Pemerintah Australia.

Najwa Shihab kemudian melanjutkan program pascasarjananya di Bidang Hukum Universitas Melnbourne, Australia dan lulus pada 2008.

Setahun setelah lulus, Najwa Shihab mendapat penghargaan Allison Sudradjat Award dari almamaternya.

Penghargaan ini diberikan kepada Najwa Shihab atas dedikasinya kepada jurnalisme bermutu dengan fokus pada masalah-masalah aktual dan debat politik nasional dengan standar jurnalistik dan profesionalisme yang tinggi. (Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau/Tribunnews.com/ Sinatrya/Chrysnha/Igman Ibrahim)

Artikel ini sebagian tayang di Wartakotalive dengan judul Polisi Tolak Laporan Relawan Jokowi Bersatu yang Adukan Najwa Shihab, Diminta Datangi Dewan Pers,