Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik UU Omnibus Law khususnya tentang RUU Cipta Kerja membuat masyarakat Indonesia, termasuk beberapa kalangan artis ikut bersuara.

Berbagai tanggapan terkait isu yang sedang hangat tersebut.

Tribunnews.com mencoba merangku beberapa artis yang sempat mengunggah tanggapannya soal Omnibus Law.

Nikita Mirzani

Sebagai artis yang dikenal blak-blakan dan ceplas ceplos, Nikita Mirzani turut bersuara terkait disahkannya UU Omnibus Law khususnya perihak Cipta Kerja yang menjadi polemik.

Dalam unggahan Instagram Story miliknya, Nikita Mirzani mempertanyakan tindakan ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan microphone peserta sidang dalam sidang pengesahan UU Omnibus Law.

"Kenapa Ibu Puan Maharani matiin mikrofonnya? Kurang fair ketika orang sedang menyuarakan suaranya tapi tidak bisa didengar," tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya Rabu (7/10/2020).

"Negara ini di bangun atas dasar Pancasila. Masih ingat ga Pancasila? Dari 1 sampai ke 5. Jangan sampai aku datangkan Tante Lala ni ke DPR RI," lanjutnya.

Hingga hari ini pun Nikita masih ikut memantau perkembangan isu tersebut. Ia sempat mengingatkan kepada pendemo agar tak anarkis dan merusak fasilitas umum.

Sayangnya harapan Nikita tak terwujud lantaran demo pada Kamis (8/10/2020) berakhir rusuh dengan adanya aksi pembakaran halte bus Transjakarta di kawasam HI oleh oknum pendemo.

Melanie Subono

Melanie Subono juga bersuara terkait pengesahan UU Omnibus Law. Bahkan ia secara terang-terangan menyebut para anggota DPR sebagai pengkhianat.

Melanie juga menyindir para anggora dewan itu yang bisa santai setelah menjadi pemicu amarah masyarakat Indonesia dengan mengesahkan UU Omnibus Law.

Cucu dari Presiden RI ke 3, BJ Habibie itu juga menyinggung janji-janji para anggora dewan kepada masyarakat tiap kali melakukan kampanye.

"Hai para pengkhianat... tidur tenang semalam? Bobo enyakk? Udah mulai SUSUN PIDATO untuk mulai pemilihan pemilihan lain kah? Apa isinya? Membela yang kecil? Menuntaskan kasus yang tak pernah selesai?,” ungkap Melanie Subono pada Rabu (7/10/2020).

Sebagai artis dan juga aktivis, Melanie Subono memang terkenal lantang dalam mengkritik pemerintah tiap kali semena-mena dalam menentukan kebijakan.

Desta

Presenter ternama, Desta juga ikut bersuara tertakit polemik UU Omnibus Law. Dalam unggahan di Twitternya, Desta mempertanyakan apakah masyarakat sudah membaca full isi Undang-Undang tersebut.

"Udah dibaca full nya? Udah paham bener?.. jangan cuma ikut-ikutan teriak dukung atau tolak padahal baca cuma sepotong-sepotong dan ga paham isi nya.. apalagi sampe ngotot-ngototan biar dibilang keren.. :)," tulis Desta dalam cuitannya, Rabu (7/10/2020).

Rupanya cuitan Desta itu mendapat banyak tanggapan sehingga suami dari Natasha Rizky itu kembali merespon.

"Ngetwitt gini banyak yang marah-marah.. hahaha.. kalo yang udah baca dan paham ya bagus lah.. padahal motivasi saya nge twitt ini karena ada sodara saya yang ngotot banget dukung belain tapi belum tau sama sekali isinya.. heran pada doyan amat berantem.. #sayaMahCintaDamai," ucap Desta.

"Ada yg nge twitt kita teriak-teriak, disuruh baca.. mereka baca ga?
Lah sama aja dong dengan mereka?
Yakin mau sama kayak mereka? :P," lanjutnya.

Ernest Prakasa

Komika sekaligus sutradara kenamaan, Ernest Prakasa tak ketinggalan untuk ikut bersuara soal polemik UU Omnibus Law.

Dalam cuitannya, Ernest mengakui jika dirinya belum secara lengkap mebaca draft UU Omnibus Law. Namun ia meyakini, meskipun belum secara full membaca, sebagai warga negara ia tetap berhak melakukan protes atas hal-hal yang ia rasa tidak benar.

"Apakah saya sudah membaca draft lengkap UU Omnibus? Belum. Apakah saya sudah membaca pasal-pasal yang menurut saya merugikan pekerja? Sudah. Apakah menurut saya mengidentifikasi pasal-pasal bermasalah, tanpa membaca draft lengkap, bisa menjadi landasan untuk protes? Iya," tulis Ernest dalam Twitternya, Kamis (8/10/2020).

Ernest kemudian mencoba menanggapi makna dari penamaan UU Cipta Kerja yang menurutnya dibentuk untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin itu kenapa namanya UU Cipta Kerja, bukan UU Ketenagakerjaan. Fokusnya memang bagaimana memudahkan perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Bukan bertujuan membela hak pekerjanya," terangnya.

Ernest merasa UU Omnibus Law tidak sepenuhnya buruk.

Namun untuk sebuah aturan yang mengikat sebuah negara, sutradara film Imperfect itu merasa bahwa sebuah aturan harus sepenuhnya baik untuk negara tersebut.

"Apakah UU Omnibus sepenuhnya buruk? Tentu tidak. Tapi menurut saya sebagai warga negara, “Tidak Sepenuhnya Buruk” belumlah cukup. Saya berharap, sebuah UU perlu mencapai titik “Sepenuhnya Baik”. Atau saya yang berharap terlalu banyak?," terangnya.

Hingga kini polemik UU Omnibus Law masih menjadi permasalahan yang menyita perhatian di tengah pandemi Covid-19.

Secara serentak aksi tolak UU Omnibus Law khusunya terkait Cipta Lapangan Kerja terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Ruben Onsu Seimbangkan Kepentingan Negara dan Karyawan
Presenter Ruben Onsu (37) angkat bicara seputar UU Cipta Kerja.

Ruben Onsu mengatakan, jika ia memposisikan diri sebagai pengusaha bukan artis.

Karena itu, ia mau tidak mau harus mengikuti UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Indonesia belum lama ini.

"Kalau memang sudah sepakat ya harus diikuti dan memang harus diikuti," kata Ruben Onsu ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).

Meski akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan, Ruben menegaskan dirinya tetap memihak kepada karyawan yang memang sudah bekerja dengannya selama ini.

"Kalau saya, ya bagaimana kita harus menyeimbangkan kepentigan negara sama pribadi. Memang harus diseimbangkan, makanya saya tetap peduli terhadap karyawan saya," ucapnya.

Suami Sarwendah Tan tersebut menegaskan, sebelum UU Cipta Kerja disahkan, ia sudah mencoba peduli terhadap karyawannya, dalam segi kesehatan.

Ruben mengatakan dirinya memberikan dua asuransi kesehatan ke para pekerjanya, yaitu BPJS dan asuransi kesehatan Swasta.

"Terus cuti memang tidak diambil kita bayar. Kan ada karyawan gak mau cuti maunya kerja terus. Karena gamau cuti jadi kita bayar cutinya," jelasnya.

Lebih lanjut, Ruben Onsu tidak bermaksud sombong dalam memberikan contoh dirinya yang mempedulikan karyawan-karyawannya yang menjalani usaha kulinernya selama ini.

"Selama ini memang saya gimana caranya memanusiakan karyawan saya," ujar Ruben Onsu.

Krisdayanti

Krisdayanti Sebut UU Cipta Kerja Solusi
Penyanyi dan politikus Krisdayanti (45) buka suara terkait RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI menjadi UU beberapa hari lalu.

Melalui postingannya di akun instagram @krisdayantilemos, Krisdayanti menegaskan bahwa ia mengklaim UU Cipta Kerja adalah solusi dari Pemerintah Pusat kepada rakyat.

"Pada dasarnya pemerintah Pusat akan mencari solusi yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia," tulis Krisdayanti, dikutip Warta Kota, Selasa (6/10/2020).

Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu menilai isi UU Cipta Kerja sama sekali tidak memanjakan para pengusaha dan investor, seperti apa yang selama ini disampaikan dan dibahas oleh beberapa kelompok.

"RUU Cipta Kerja sebagai terobosan hukum untuk Bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, yang nantinya dapat memudahkan disemua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya," tulis istri Raul Lemos itu.

Dalam isinya, Krisdayanti menganggap Omnibus Law yang diwujudkan pada UU Cipta Kerja, bertujuan untuk memudahkan rakyat.

"RUU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja, percepatan peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas yang diyakini akan bisa terealisasi jika RUU Cipta Kerja nantinya ditetapkan menjadi Undang-undang," tulis Krisdayanti.

Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR RI, ditentang sejumlah pihak khususnya para buruh diseluruh wilayah Indonesia.

UU Cipta Kerja dianggap membuat rakyat sengsara karena isi setiap pasalnya dinilai tidak menguntungkan rakyat Indonesia.

Terlebih proses pengesagan UU Cipta Kerja oleh DPR RI dituding dilakukan secara sepihak guna kepentingan petinggi Negara.