TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana memanggil pihak RCTI hari ini Senin (15/3/2021) terkait penyiaran rangkaian pernikahan Atta Halilintar dam Aurel Hermansyah.

Setelah tayangan lamaran Atta dan Aurel disiarkan secara live di RCTI, KPI langsung melakukan pemantauan dalam siaran tersebut.

Setelah dilakukan pemantauan KPI siap berunding dengan RCTI soal kebijakan penyiaran tersebut.

"Nah kan sudah ada penayangan, kami sudah minta teman-teman pemantau, menyampaikan laporan dan hari Senin itu kami melakukan pemanggilan terhadap pihak RCTI," kata Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo saat dihubungi awak media beberapa waktu lalu.

Baca juga: Acara Live Pernikahan Dapat Kritik, Atta Halilintar: Kita Nggak Pernah Maksa Orang Harus Nonton

Sebelumnya beredar sebuah kritik tajam dari pihak Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) atas tayangan rangkaian pernikahan Atta dan Aurel.

Mulyo menegaskan bahwa tanpa adanya kritik semacam itu, sejak awal pihaknya sudah berencana memastikan kebenaran rencana penyiaran tersebut kepada pihak televisi.

"Sebetulnya tanpa ada tanggapan itu memang kami berencana kemarin itu, kami menerima (jadwal siaran pernikahan) itu sore ya. Sore baru terima flyer jadwal itu ya dari teman terkait dengan itu," beber Mulyo.

"Kemudian kami diskusi di bidang pengawasan, kemudian kami berencana mau mengundang pihak RCTI. Tapi sebelumnya kami coba konfirmasi ke pihak RCTI-nya, apakah flyer itu benar adanya atau tidak, dalam perencanaan program siaran yg mau ditayangkan," jelasnya.

Pihak KPI sejak awal tak ingin flyer soal jadwal penayangan rangkaian pernikahan Atta dan Aurel hanya gimmick semata.

"Kami tidak mau itu hanya sekedar sebagai gimmick marketing, kalau itu gimmick marketing nantinya orang dibikin penasaran, dibikin jengkel pada akhirnya mereka memastikan, benar ga sih orang pada nonton itu semua, ternyata beda, itu yang kami antisipasi," tuturnya.

Sekedar informasi, penayangan rangkaian pernikahan Atta dan Aurel dari lamaran hingga akad nikah mendapat kritik tajam dari KNRP.

Acara tersebut dianggap tak memenuhi kepentingan publik yang harus disiarkan melalui media massa.

KNRP juga sempat menyesali sikap KPI yang dianggap abai pada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi.