TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Ashanty mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak pengembang (developer) yang tetap melanjutkan pembangunan perumahan di atas tanah warisan mendiang ayahnya, meski status lahan tersebut masih bersengketa.

Ashanty menduga developer sudah mengetahui adanya sengketa lahan, karena masalah kepemilikan ganda sebelum memulai proyek. 

Persoalan ini bermula dari sebidang tanah seluas ribuan meter persegi di kawasan Cinangka, Depok, yang merupakan peninggalan almarhum ayahnya. 

Namun, muncul pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan dengan bukti sertifikat, hingga akhirnya lahan tersebut dijual kepada developer. 

Baca juga: Ashanty Ungkap Kelanjutan Masalah Sengketa Tanah Warisan: Nggak Bisa Ada Kata Damai Lagi

Kini, di atas tanah itu tengah dibangun perumahan bernama Cinangka Indah Village.

"Yang aku lebih kecewanya lagi, developer yang udah beli dari si bapak ini, itu udah datang ketemu sama Mas Haris (perwakilan Ashanty)," kata Ashanty ditemui di kawasan Depok, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, pertemuan itu membuktikan bahwa pihak developer sejak awal mengetahui adanya sengketa. 

Bahkan, mereka sempat berjanji akan mencari solusi bersama, tetapi kemudian menghilang dan tetap melanjutkan pembangunan.

"Dia sempat komunikasi, tapi tiba-tiba hilang dan tetap membangun. Artinya memang orang ini tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan," lanjutnya.

Istri Anang Hermansyah tersebut menegaskan tidak akan tinggal diam. 

Ia memperingatkan status tanah bermasalah itu bisa merugikan calon pembeli perumahan.

"Aku akan berjuang terus, karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus. Dan orang enggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah dari tanah sengketa," tegasnya.

Selama bertahun-tahun, Ashanty mengaku sudah menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini. 

Ia awalnya berusaha mencari jalan damai melalui komunikasi dengan pihak terkait, namun karena tidak ada titik temu dan dianggap tidak ada iktikad baik, Ashanty akhirnya memutuskan membawa persoalan ini ke ranah publik.

Selain itu, ia juga sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan berencana menempuh jalur hukum agar sengketa tanah bisa diselesaikan secara adil.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)