Marzuki Alie Mestinya Melenggang Mulus
Ketua DPR RI Marzuki Alie mestinya tidak akan menemui kendala apa pun dalam perjalanannya
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mestinya tidak akan menemui kendala apa pun dalam perjalanannya menuju tampuk kepemimpinan organisasi tenis meja nasional (PB PTMSI) periode 2014-2018 melalui Munas yang dihelat Selasa (4/2/2014) ini di Hotel Century, Senayan.
Ada beberapa faktor yang mendukung pernyataan tersebut. Ketua DPR RI itu sudah mendapat legalitas untuk menjadi pengendali baru organisasi tenis meja nasional, melalui surat dukungan dari peserta Munas yang ditandatangani ketua atau sekretaris pengprov masing-masing diatas kertas bermeterai Rp 6000.
Sebagian besar dari perwakilan pengprov tersebut sebelumnya juga sudah bertemu langsung dengan Marzuki Alie, Minggu (2/2/2014) di kediamannya di kompleks pejabat tinggi negara di Widya Chandra, guna meminta dan kemudian mendengar kesediaan ketua DPR RI itu menerima amanah yang diberikan.
Kesedian dan kesiapan untuk memimpin PB PTMSI 2014-2018 sebelumnya sudah disampaikan Marzuki Alie dalam komunikasinya dengan Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, serta beberapa pemangku kepentingan tenis meja seperti Eka Wahyu Kasih, yang menjadi kandidat ketua umum pada Munas 2011 di Jakarta dan Munas 2012 di Surakarta, dan Anton Suseno, mantan petenis meja nasional yang aktif dalam kepengurusan "Tim Caretaker' PTMSI bentukan KONI Pusat.
Dari rangkaian pertemuan tersebut Marzuki Alie kemudian menyatakan bersedia menerima amanah dan kepercayaan yang diberikan, apalagi jika penunjukkannya memang diyakini bisa menyelesaikan konflik dan menyelamatkan tenis meja nasional. Ia juga membuat surat pernyataan kesediaan menjadi ketua umum PB PTMSI 2014-2018, yang dibubuhi meterai Rp 6000.
Penunjukkan Marzuki Alie sempat dikhawatirkan bisa meningkatkan eskalasi konflik, sebab sebelum ini sudah terbentuk kepengurusan PTMSI 2013-2017 yang diketuai oleh Wakapolri Komjen (Pol) Oegroseno, yang dihelat oleh 'Tim Presidium' beranggotakan perwakilan 22 pengprov PTMSI melalui Munaslub medio Oktober di Mapolda Jaya.
Akan tetapi, kekhawatiran ini bisa jadi tidak beralasan, karena ternyata kepada Komjen (Pol) Oegroseno dan beberapa pengurus intinya sudah dilakukan pembicaraan, baik oleh unsur pimpinan KONI Pusat mau pun oleh Marzuki Alie sendiri.
Komunikasi juga sudah dilakukan dengan Dato Sri Tahir MBA, yang menjadi ketua umum PB PTMSI dua periode sejak 2001, dan terpilih lagi pada Munas 2012 di Surakarta--walau tetap tidak diakui oleh KONI Pusat, sebagaimana Munas 2011 di Jakarta.
Menurut keterangan yang dihimpun 'Tribunnews', Oegroseno sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum KONI Pusat dan jajarannya pekan lalu di gedung KONI Pusat, Senayan.
Pertemuan tersebut tampaknya untuk menindaklanjuti surat yang sebelumnya dikirim kepada pimpinan KONI Pusat berkaitan dengan hasil Munaslub oleh perwakilan 22 pengprov PTMSI, sehingga seyogyanya segera dikukuhkan oleh KONI Pusat.
Waktu itu, menurut keterangan, sempat terjadi perdebatan dan pimpinan KONI Pusat tetap menyatakan tidak mengakui kepengurusan PB PTMSI 2013-2017.
Namun demikian, menyusul kepastian adanya Munas yang digelar oleh KONI Pusat ini, kepengurusan PB PTMSI 2013-2017 pimpinan Oegroseno disebut-sebut telah mengirimkan surat kepada seluruh pengprov agar tidak menghadiri Munas yang dihelat oleh KONI Pusat tersebut. Surat yang sama juga disampaikan kepada pimpinan KONI masing-masing provinsi.
Kendati demikian, KONI Pusat sebagai pelaksana Munas PTMSI 2014 ini mencoba tetap optimistis bahwa pengprov yang 'masih berseberangan' berpikir postif dengan mengedepankan kepentingan bangsa, mengabaikan kepentingan kelompok, untuk kemudian menjadi peserta Munas yang diselenggarakan Selasa (4/2/2014) ini.
Apalagi, Oegroseno dan beberapa pengurus intinya pun ternyata turut menyepakati pelaksanaan Munas pembentukan kepengurusan baru PTMSI ini, yakni periode 2014-2018. Menurut keterangan, Munas semula akan dihelat 28-29 Januari 2014.
Namun, Munas kemudian ditangguhkan ke 3-4 Februari setelah adanya kesepakatan dengan Oegroseno dan perwakilan pengprov pendukungnya.
"Jadi pengalihan Munas ke 3-4 Februari ini sebenarnya atas saran mereka. Tentunya kami juga mempertimbangkan kehadiran mereka," ujar Doddy Iswandi, dari KONI Pusat. (tb)