TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman mendesak Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mencabut surat pemecatan Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta Icuk Sugiarto serta membatalkan penunjukan Umbu S Samapaty sebagai caretaker Ketua Umum Pengprov PBSI DKI menggantikan Icuk.

“PP PBSI tidak bisa seenaknya saja memecat orang. Icuk Sugiarto adalah pelaku olahraga yang telah mendedikasikan hidupnya secara penuh untuk olahraga. Mulai dari menjadi atlet, membangun klub, sampai melahirkan atlet dengan prestasi dunia,” ungkap Tono usai bertemu dengan pengurus Pengprov PBSI DKI Jakarta di Gedung KONI Pusat, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).

KONI Pusat menilai, PP PBSI telah melanggar Aanggaran Rumah Tangga KONI Pasal 31 ayat (4) dan Anggaran Rumah Tangga PBSI Pasal 24 ayat (3). Dan tindakan itu jelas merupakan pembusukan terhadap organisasi bulutangkis itu sendiri.

Secara tegas KONI Pusat mengakui kepemimpinan Icuk Sugiarto sebagai Ketua Umum Pengprov PBSI DKI Jakarta, yang sesuai dengan sikap KONI Provinsi DKI Jakarta.

Pensiunan Jenderal bintang dua ini mengatakan kepada Icuk untuk tetap jalan terus tanpa menghiraukan apa yang dilakukan PP PBSI dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengirmkan surat ke Cipayung.

“Saya akan berkirim surat kepada PP PBSI agar Anton Subowo selaku Sekjen mencabut surat pemecatan Icuk. Dan sekaligus meminta Anton mencabut surat penunjukan Umbu S Samapaty sebagai caretaker pelaksana Ketum PBSI DKI Jakarta,” jelas Tono.

Tono menjelaskan, terjadinya kasus ini telah membuat pembusukan dari dalam PP PBSI yang ingin mengacak-acak organisasi bulutangkis. Dan ini akan berpengaruh terhadap prestasi bulutangkis nasional. Makanya ini tidak boleh dibiarkan.

Mantan juara dunia bulutangkis Joko Suprianto yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut justru menyangsikan tanda tangan Ketua Umum PP PBSI Gita Wirjawan. Karena menurut Joko belum tentu Gita setuju dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Icuk.

“Saya curiga kalau tandatangan Pak Gita itu asli. Karena setahu saya yang bermain di PBSI itu bukan orang sekelas Pak Gita. Ini hanya kerjaan kelompok tertentu yang punya kepentingan politis,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Umum III KONI Provinsi DKI Jakarta Audy Tambutan menilai, apa yang dilakukan Umbu S Samapaty selaku caretaker Ketum Pengprov PBSI DKI Jakarta adalah liar. Karena PP PBSI sudah membentuk organisasi tanpa bentuk (OTB) di luar organisasi yang sah.

“Apa pun yang dilakukan Umbu dan Anton biarkan saja. KONI DKI tidak akan menghiraukan mereka. Kita tetap mengakui kepengurusan Pengprov PBSI DKI Jakarta dipimpin Icuk,” kata Audy.