TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat olahraga yang juga mantan Deputi Kemenpora Junusul Hairy mengimbau seluruh induk-induk organisasi (PB/PP) yang menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengikuti aturan pemilihan yang telah ditetapkan KOI.

Apalagi, Indonesia bakal menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Kita harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Janganlah mengorbankan olahraga Indonesia demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga Indonesia terlepas dari sanksi Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Komite Olimpiade Asia (OCA)," kata Junusul di Jakarta, Selasa (20/10/2015) terkait adanya dualisme Tim Penjaringan KOI.

Seperti diketahui KOI sudah menetapkan Tim Penjaringan yang diketuai Ahmad Budiarto. Namun, kelompok yang dipelopori Dodi Iswandi (Sekjen PB PGSI/Asdep Kemenpora) yang menjadi penyebab Rapat Anggota Istimewa KOI di Jakarta, 28 September 2015  membentuk Tim Penjaringan yang diketuai Timbul Thomas Lubis.

Mereka mengatasnamakan Tim Koordinasi Anggota (TKA) dan mengklaim didukung 27 Anggota Biasa dan 12 Anggota Luar Biasa.

"Bagaimana pun Tim Penjaringan yang dibentuk KOI itu lah yang sah sedangkan di luar itu tidak sah. Mau dibawa kemana nama bangsa dan negara kalau sampai Asian Games 2018 dipindahkan gara-gara pembentukan Tim Penjaringan di luar KOI menimbulkan konflik," jelasnya.

Menurut Junusul, memang tidak ada larangan jika ada keinginan untuk menggantikan posisi Rita Subowo. Namun, pergantian itu harus melalui mekanisme yang benar.

"Cukup lah PSSI yang terkena sanksi FIFA. Ikuti lah mekanisme yang ada dan jangan sampai KOI mengalami nasib yang sama sehingga kontingen Indonesia tidak bisa tampil di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade," tandasnya.

Berbicara masalah figur, Junusul meminta peserta tidak sembarang memilih calon Ketua Umum KOI periode 2015-2019 dalam Kongres KOI yang akan digelar di Jakarta, 31 Oktobe mendatang.

Pasalnya, tugas dan tanggungjawab ketua KOI cukup berat mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Figur ketua umum KOI itu harus memiliki hubungan internasional dan dedikasi tinggi terhadap olahraga," katanya.

Disinggung masalah keinginan Sesmenpora Alfitra Salamm yang juga menjabat Ketua Umun Persatuan Squash Indonesia (PSI) untuk maju, Junusul mengatakan sebaiknya pejabat Kemenpora tidak ikut cawe-cawe.

"Kemenpora itu kan sebagai regulator dan fasilitator. Jadi, Sesmenpora Alfitra Salamm sebaiknya mundur dan konsentrasi dengan pekerjaannya untuk memajukan olahraga Indonesia," ujarnya.

"Menpora Imam Nahrawi harusnya membuat kebijakan seluruh pejabat Kemenpora agar melepaskan jabatan pada induk-induk organisasi (PB/PP). Dengan demikian, Kemenpora bisa menjalankan tugas dan fungsinya," tegasnya.