TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Ketidak hadiran wakil dari pemerintah pusat, Kemenpora, di Musyawarah Olah raga Nasional (Musornas) KONI yang digelar di Jayapura, Papua, akhir pekan kemarin menimbulkan rumor beragam.

Beberapa spekulasi muncul seperti keprihatinan Kemenpora atas minimnya calon lain di luar ketua umum sekarang, Tono Suratman, hingga ancaman hilangnya dukungan terhadap program-program kerja KONI di masa mendatang.

Ketua Panpel Musornas KONI, Soewarno, menyatakan pihaknya tak mengetahui dengan jelas tentang ketidak hadiran Menpora, Imam Nahwari.

"Saat audiensi, saya sudah menyampaikan undangan. Ketika itu, Menteri sudah menyatakan waktunya berbenturan dengan kegiatan beliau di Solo untuk melepas atlet difabel ke ASEAN Para Games," ujar Suwarno.

"Kami juga sudah minta agar ada yang mewakilkan dan ketika itu sempat muncul wahana akan digantikan Sekjen. Namun kabar terakhir, Sekjen Menpora sakit sehingga urung datang," tuturnya lagi.

Sebelum Musornas KONI berlangsung, sempat beredar informasi akan keprihatinan Kemenpora atas minimnya calon ketua umum KONI.

Deputi V Kemenpora, Gatot S Dewabroto sempat menyayangkan minimnya calon ketua umum KONI, terutama jika dibandingkan Kongres KOI dan Satlak Prima yang menarik minat lebih dari satu calon.

Saat ditanya apakah ketidak hadiran Menpora menandakan ketidak persetujuan atas pengurus KONI untuk periode mendatang, 2015-2019, Soewarno menjawab bahwa hal itu bukan menjadi wewenangnya untuk menjawab.

"Apabila tidak setuju atas hasil Musornas di Papua ini, itu sama saja dengan tidak mengakui keberadaan Papua. Lagipula, KONI tidak dilantik oleh siapapun. Ini wewenang organisasi yang segala keputusannya harus dihargai oleh siapapun," ungkap Suwarno.