Manajer dan HPD Cabor Diminta Pahami Tugas dan Fungsinya
atuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) mengingatkan seluruh Manajer Tim dan High Performance Director (HPD) cabang olahraga (cabor) waj
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) mengingatkan seluruh Manajer Tim dan High Performance Director (HPD) cabang olahraga (cabor) wajib memahami tugas dan fungsinya.
Dengan demikian, tim yang dipimpinnya tidak mengalami kendala pada saat menjalani program latihan maupun uji coba pada event internasional.
"Manajer tim dan HPD cabor harus memahami tugas dan fungsinya sehingga seluruh program latihan dan uji coba bisa berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala," kata High Performance Director (HPD) Lomba 1 Satlak Prima, Hadi Wihardja di Jakarta, Selasa (24/5).
Pernyataan Hadi ini menanggapi adanya pernyataan High Performance Director (HPD) Kayak dan Kano, Heri Sidharta tentang keterlambatan dana sewa peralatan seperti perahu dan dayung bagi Tim Kayak dan Kano yang akan tampil pada Kejuaraan Dunia II di Racice, Ceko, 27-29 Mei 2016.
"Masalah dana dan sewa peralatan adalah dua hal yang berbeda. Tidak boleh dicampuradukkan. Soal dana memang domainnya pemerintah yang pengajuannya melalui Satlak Prima. Tapi, soal penyewaan peralatan adalah tugas dan tanggung jawab manajer tim dan HPD cabor," kata Hadi Wihardja.
Masalah kebutuhan dana uji coba ke luar negeri, kata Hadi, ada prosedur yang telah ditetapkan Kemenpora dimana pengajuannya sebulan sebelum pelaksanaan pertandingan.
"Ketentuan ini harus ditaati jika memang ingin mendapatkan dana. Tidak bisa diajukan langsung dipenuhi," jelasnya.
Mengenai keluhan tim dayung yang tidak berhasil mendapatkan perahu sesuai spesifikasi yang diharapkan karena sudah lebih dulu disewa peserta dari negara lain, kata Hadi, itu terjadi karena manajer tim dan HPD kurang intens menjalin komunikasi dengan panitia.
"Biasanya, panitia kejuaraan itu selalu memberitahukan seluruh peserta mengenai masalah peralatan termasuk biaya sewanya. Kan, kita bisa membookingnya lebih awal untuk mengantisipasinya. Ini lah yang harus dipahami dan disadari bahwa wewenang sewa peralatan itu bukan ada di Kemenpora ataupun Satlak Prima," paparnya.
Ke depan, kata Hadi lagi, masalah ini tidak perlu terjadi lagi jika memang menyadari tugas dan fungsinya masing-masing.
Secara terpisah, HPD Rowing, Edy Suyono yang juga mantan Sekjen PB PODSI mengatakan memang masalah komunikasi yang menyebabkan tim dayung tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.
"Kita memang kurang intens melakukan komunikasi apalagi panitia agak terlambat dalam menentukan nomor-nomor yang dipertandingkan," katanya.
Di Ceko, Tim Dayung Indonesia diperkuat 10 pedayung terdiri dari 6 atlet kayak dan 4 atlet kano. Usai tampil di Ceko, mereka akan terjun pada Kejuaraan Dunia di Portugal, 3-6 Juni 2016.
"Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat 17 besar dunia. Kita berharap peringkat tahun ini bisa lebih baik," kata Hadi Wihardja.