TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Provinsi FORKI DKI Jakarta sebagai salah satu cabang olahraga yang akan mengikuti pertandingan di Pekan Olahraga Nasional 2016 di Jawa Barat memprotes kebijakan yang akan diterapkan dalam PON nanti.

Menurut Ketua Umum Pengprov Forki DKI Jakarta, Doddy Rahmadi Amar, kebijakan yang ditetapkan oleh panpel Karate di PON nanti bakal membuat peserta tidak nyaman.

"Kebijakan yang akan diterapkan di PON nanti khusus cabang Karate sangat kontraikdtif dengan tujuan dilaksanakan PON yaitu sebagai mekanisme seleksi atlet karate terbaik Indonesia yang akan diterjunkan di Asian Games, SEA Games dan Olimpiade," ungkap Doddy Rahmadi Amar, Kamis (8/9/2016).

Karena itulah Pengprov Forki DKI Jakarta diakui Doddy Rahmadi Amar meminta Pengurus Besar Forki supaya membatalkan kebijakan yang disampaikan dalam surat PB Forki yang ditandatangani oleh Sekjen bahwa dalam PON 2016 drawing akan dilakukan dengan sistem komputerisasi.

"Kami menilai sistem komputerisasi dalam hal drawing tidak fair dan tidak akuntabel serta memberi peluang terjadinya kecurangan yang akan menimbulkan kericuhan. Lebih baik drawing dilakukan tetap secara manual dan terbuka seperti arahan Kabinpres PB Forki yang disampaikan dalam briefing coach pada bulan Agustus lalu, hal ini dimungkinkan karena dalam olimpiade nanti pun drawing masih dilakukan secara manual," papar Doddy Rahmadi Amar.

Selain itu, dalam melaksanakan seleksi atlet dan pelatih nasional tidak berdasarkan azas kolega, teman dekat atau kepentingan kelompok, namun hendaknya dilakukan secara terbuka dan transparan serta profesional yang berlandaskan prestasi yang telah diraih serta melibatkan Pengprov dan perguruan yang ada sehingga lebih fair dan hasilnya lebih baik serta akhirnya bisa membawa nama harum Indonesia di kejuaraan tingkat internasional.

"Kami juga meminta kepada PB Forki agar merealisasikan penggunaaan wasit netral dalam PON 2016 sesuai hasil keputusan Rakernas Forki  tahun 2016. Begitu juga soal pembatasan umur atlet yang tampil di PON," tutur Doddy Rahmadi Amar yang didampingi sejumlah pengurus teras Pengprov Forki DKI Jakarta itu.