Ketum PB PTMSI Buat Surat Terbuka: Bubarkan Satlak Prima
Apa yang terjadi di Kuala Lumpur, tak lepas dari kurangnya ketangkasan Satlak Prima dalam bertugas, kata Lukman Edy.
Penulis: Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Hasil minor kontingen Indonesia di SEA Games 2017 mendapat perhatian khusus oleh petinggi federasi olahraga.
Satu di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Lukman Edy mengatakan apa yang terjadi di Kuala Lumpur, tak lepas dari kurangnya ketangkasan Satlak Prima dalam bertugas.
"Satlak Prima tidak kompeten dalam memfasilitasi prestasi malah membuat kacau prestasi atlet-atlet. Kami meminta Satlak Prima membubarkan diri dengan penuh kesadaran," kata Edy dalam rilis tertulis, Kamis (31/8/2017).
Prestasi Indonesia di SEAG 2017 tidak jauh lebih baik dari dua tahun sebelumnya yang dihelat di Singapura.
Indonesia hanya bisa meraup 38 emas, 63 perak dan 90 perunggu.
Edy meminta pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi agar bertindak cepat.
"Hubungan antara Kemenpora dan KONI yang tidak harmonis akibat dari masukan orang sekitar Menpora yang tidak kompeten, jadi salah satu sebab buruknya koordinasi," sebut Edy.
Berikut pernyataan terbuka Edy setelah mendapatkan masukan dari masing-masing ketua umum cabang olahraga :
1. Maksimalkan peran KONI, karena KONI yang punya koordinasi dan terus menerus memantau perkembangan atlet sampai ke daerah-daerah. Yang terjadi selama ini KONI tidak dilihat dan tidak diambil perannya.
2. Yang patut untuk dipersalahkan dengan kondisi atlet kita sekarang adalah Satlak Prima dan pejabat di Kemenpora yang berurusan dengan prestasi. Pemerintan dan Menpora harus berani mengganti mereka semua.
3. Kalau ini tidak dilakukan maka dapat dipastikan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah juga akan menemui kegagalan. Perkiraan ini sudah umum dikalangan olahraga : atlet maupun pengurus cabang olahraga.
4. Pak Wapres Jusuf Kalla sudah ambil peran ambil alih pelaksanaan persiapan Asian Games, tetapi lebih pada persiapan fisik tuan rumah dan hasilnya banyak perubahan lebih baik. Pemerintah (Wapres JK atau langsung Presiden Joko Widodo) harus lebih maju lagi ambil alih persoalan prestasi olahraga atlet-atlet kita ini, kalau tidak ingin kita malu lagi di Asian Games 2018.
5. Yang terbaik adalah segera koordinasi empat pihak : 1. Presiden/Wapres, 2. Menpora, 3. KONI (atas nama cabang-cabang olahraga), dan 4. KOI. Mereka harus mencari solusi terhadap semua masalah atlet kita, jangan libatkan pihak lain dahulu.
6. Pihak-pihak lain hanya akan menambah persoalan. Dudukkan peran masing-masing sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Kalau melibatkan pihak lain hanya menambah kisruh dan besar kepentingan "korup"nya, dan hanya mencari cari pekerjaan.
7. Presiden/Wapres harus mendengarkan fakta sebenarnya apa yang terjadi dengan atlet-atlet kita. Jangan dengarkan info-info sesat dari sepihak. Kondisi sudah darurat, perlu penganan yang serius dan mendasar. Kalau hari ini pemerintah bisa mendudukan persoalan dengan tepat dan benar maka masa depan olahraga kita masih bisa diperbaiki, tetapi kalau responnya salah maka akan semakin menambah terpuruknya prestasi olah raga kita.