TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Sumut, H Datuk Selamat Ferry mengatakan PP PBSI jangan menganggap enteng kasus pemberhentian Pengprov PBSI Sumut.

"Pengurus Pusat PBSI diminta segera menuntaskan kasus Pengprov PBSI Sumut, jangan sampai hal ini jadi ajang kepentingan bagi sekelompok pengurus," ungkap Datuk Selamat Ferry yang juga salah satu unsur pengurus teras Partai Demokrat Deliserdang di Medan, Senin (3/10/2017).

H Datuk Selamat Ferry mengaku siap berargumentasi untuk memberikan penjelasan soal PBSI Sumut.

"Pasal berapa dalam AD/ART yang dilaggar. Kita hanya meluruskan yang salah," tuturDatuk yang juga Wakil Ketua KONI Deliserdang.

H Datuk Selamat Ferry juga menyayangkan saat Ketua PBSI Sumut Ir Johanes IW memberikan penjelasan soal pembelaan dirinya pada 12 September di Cipayung, para pengurus pusat PBSI hanya mendengar saja.

"Hal ini merupakan tindakan tidak etis. Seperti kita bertamu, tetapi tuan rumah tidak ada tanggapan, hanya diam saja. Hal ini etis apa tidak?" seloronya.

Mirisnya lagi, tambah Datuk, sehari setelah pembelaan Johannes IW, salah satu tim investigasi PP PBSI, Edi malah memberikan statement di beberapa media ibukota yang menyudutkan Pengprov PBSI Sumut.

Datuk juga meminta kepada pengurus PBSI Pusat agar hasil investigasi yang menyebabkan pemberhentian Pengprov PBSI Sumut ditinjau ulang.

Secara umum Datuk yang dipercaya oleh 19 Pengkab/Pengkot PBSI se-Sumut untuk menjadi juru bicara soal pemberhentian PBSI Sumut.

"Saya mempunyai prinsip atau motto dalam menjalankan amanah organisasi, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran meski engkau dibenci, dijauhi dan disingkirkan.Tapi yakinlah bahwa suatu saat mereka akan mengerti bahwa memang engkau benar. Karena kebenaran tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga," tandasnya.

Sementara itu, beberapa Pengprov PBSI se-Indonesia memberikan dukungan moril untuk Pengprov PBSI Sumut.

Diantaranya Kalimantan Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Mereka mengharapkan SK mengenai pemberhentian Pengprov PBSI Sumut itu segera dicabut.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pengprov Kalut, Sumsel dan Kaltim yang mendukung Pengprov PBSI Sumut untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip sesuai AD/ART PBSI . Kami juga berharap agar Ketu Umum PP PBSI Bapak Wiranto dapat mempertimbangkan kembali secara arif dan bijaksana tantang surat pemberhentian Ketua Umum PBSI Sumut beserta jajaran masa bakti 2014-2018 agar dibatalkan dengan dasar prinsip keadilan dan kebersamaan dalam membangun olahraga bulutangkis di Indonesia," urai Datuk.

Para pengurus Pengprov PBSI se-Indonesia itu juga memohonkan agar seluruh elemen bersama-sama mentaati aturan yang dirumuskan pada Munas PBSI di Surabaya 2016 mengenai proses pemberian sanksi secara bertahap berupa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan resmi PBSI dan pemberian skorsing paling lama 48 bulan.

Bukan langsung memberikan sanksi berat kepada PBSI Sumut yakni pembekuan organisasi.