"Tugas Tim Investigasi adalah menyelidiki pelaksanaan Muskotlub PBSI Medan. Tetapi tiga hari sebelum mereka tiba di Kota Medan, tepatnya pada 15 Julu mereka sudah menyebar undangan ke Pengkab/Pengkot PBSI se-Sumut untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Sistem Informasi dan pengembangan daerah pada 22-23 Juli di Hotel Niagara Parapat. Kegiatan berlangsung tanpa sepengetahuan Pengprov PBSI Sumut," paparnya.

Parahnya lagi, sambung Johannes, dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi Sistem Informasi (SI) dan Pengembangan Daerah tersebut justru digiring untuk menggalang dukungan pelaksanaan Musprovlub Pengprov PBSI Sumut.

"Jadi siapa sebenarnya yang melanggar AD/ART?" seloroh Johannes.

Johannes menyatakan siap beradu argumen dengan PP PBSI untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak melanggar AD/ART. Dia mengaku sangat menyayangkan tindakan semena-mena dengan mengatanamakan organisasi yang dilakukan segelintir oknum pengurus PP PBSI.

Karena itu dia ingin meluruskan kebenaran terkait sanksi pembekuan sepihak yang dijatuhkan PP PBSI kepada Pengprov PBSI Sumut.

"Kalau dibiarkan ini bisa jadi preseden buruk ke depan. Kan ada aturan organisasi. Seandainyapun saya dinilai keliru kan ada tahapan sesuai aturan organisasi. Tidak bisa langsung main vonis," katanya.

Apalagi sanksi pembekuan juga berimbas langsung kepada pembinaan atlet. Karena praktis sejak pembekuan, PP PBSI telah memblokir akses Sistem Informasi (SI) Pengprov PBSI Sumut. Akibatnya, atlet-atlet binaan Pengprov PBSI Sumut tidak dapat mengikuti kejuaraan-kejuaraan.

Seperti yang terjadi saat Sirkuit Nasional di Batam beberapa waktu lalu. Ratusan pebulutangkis asal Sumut tidak bisa mendaftar karena password SI Pengprov PBSI telah diubah oleh oknum pengurus PP PBSI.

"Kasihan kan atlet jadi korban. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Kepentingan mereka hanya berlatih dan bertanding. PP PBSI tidak boleh membiarkan atlet di salah satu provinsi anggotanya kacau. Bingung dan vakum karena SI-nya diganggu," tuturnya.

"Pusat harusnya membantu daerah. Apalagi pembinaan di Sumut cukup baik. Kita menyumbang empat atlet di pelatnas yunior. Pada Porwil 2017 di Bangka Belitung kita bahkan bisa merebut 6 dari 7 emas yang diperebutkan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Pengprov PBSI Sumut yang juga Ketua Pengkab PBSI Deli Serdang, Datuk Selamat Ferry menegaskan pihaknya akan terus berjuang agar status Pengprov PBSI dipulihkan kembali.

Sejalan dengan misi tersebut, Datuk yang mendapat mandat dari Forum Pengkab/Pengkot se-Sumut telah menyerahkan surat permohonan pengaktifan kembali Pengprov PBSI Sumut kepada PP PBSI dan permohonan audiensi dengan Ketua Umum PBSI Wiranto, Senin (9/10/2017).

"Tadi pagi saya sudah mengantar surat permohonan audiensi dengan Ketua Umum PBSI Jenderal Wiranto. Kami berharap Pak Wiranto berkenan memenuhi permintaan kami untuk bertemu. Sehingga kami dapat menjelaskan duduk pekara pembekuan Pengprov PBSI Sumut. Sebab kami yakin sebagai tokoh nasional Pak Wiranto pasti lebih bijak dalam melihat persoalan ini. Sehingga persoalan pembekuan Pengprov PBSI Sumut dapat diselesaikan dengan bijak," urai Datuk seraya menambahkan pihaknya juga berencana membawa persoalan pembekuan Pengprov PBSI Sumut ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

"Kami bukan mengancam. Namun jika sampai tiga minggu ke depan tidak ada tanggapan. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, maka kami akan mendatangi Kantor Kemenkopolhukam Jakarta. Kami akan melakukan aksi damai. Aksi tersebut kami lakukan semata-mata untuk kebaikan Pengprov PBSI Sumut dan pembinaan atlet," tuturnya.