TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri.

"Ketika menghadapi Asian Games 2018, kita diwanti-wanti mendampingi INASGOC demi nama besar Indonesia. Belajar dari INASGOC, ternyata olahraga bisa jadi industri. Ini yang harusnya menjadikan contoh agar dunia olahraga ini ke depan bisa lebih mandiri," ungkap Pahala Nainggolan saat memberikan sambutan diacara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat periode 2019-2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, (1/8/2019).

Pahala Nainggolan mengingatkan bahwa KONI di bawah pimpinan Marciano Norman diharapkan lagi tidak melakukan budaya gratifikasi (suap) dalam melakukan kegiatan.

Apalagi KONI saat ini menjadi pantauan setelah beberapa pengurusnya terdahulu berurusan dengan lembaga anti rasuah itu.

"Buat KPK salah satu unit yang belum berhubungan dengan intens (KONI), tapi sekarang kita akan ikut mendampingi baik KONI Pusat maupun KONI Daerah," tutur Pahala Nainggolan.

Dikatakannya, KONI maupun pihak lain harus segera menghilangkan budaya suap dan gratifikasi. Apalagi yang berkaitan dengan dana hibah dan bantuan sosial. Untuk itu pihaknya meminta induk organisasi olahraga Indonesia itu lebih transparan.

"Kuncinya semuanya buat transparan. Anggaran juga harus terbuka. Jika mengajukan proposal nilainya jelas. Kegunaannya, laporannya juga jelas. Jika perlu proposal dipublikasikan sehingga masyarakat bisa memantau apakah program yang dijalankan benar," ujarnya.

Dengan terjadinya kerja sama ini, Pahala berharap tidak ada lagi kasus olahraga yang masuk ke lembaga anti rasuah itu.

"KPK siap memfasilitasi. Jika KONI Daerah kami juga akan membantu karena kami juga ada perwakilan di daerah. Harapan kami, tahun ini adalah yang terakhir kasus olahraga masuk KPK," katanya.

KONI Pusat di bawah kepemimpinan Marciano Norman memang membuat gebrakan dengan menggandeng KPK demi berjalannya akuntabilitas keuangan di induk organisasi olahraga Indonesia.

Tidak hanya itu, untuk kepengurusan juga melibatkan banyak pihak mulai mantan atlet, pengusahan hingga disabilitas.